SOLOPOS.COM - Wali Kota Solo F.X. Hadi Rudyatmo (JIBI/Solopos/Dok)
Solopos.com, SOLO—Wali Kota Solo F.X. Hadi Rudyatmo mengaku pemerintah kota (pemkot) kesulitan untuk mandiri dan terlepas dari ketergantuan dengan bantuan pemerintah pusat. Dari total realisasi pendapatan daerah Rp1,38 triliun di 2013, pendapat asli daerah (PAD) Solo hanya Rp298,4 miliar (21,54%).
Artinya 78,46% pendapatan pemkot masih mengandalkan bantuan pemerintah pusat berupa dana perimbangan yang terdiri atas dana bagi hasil pajak, dana bagi hasil bukan pajak, dana alokasi umum (DAU), dana alokasi khusus (DAK), dana penyesuaian, dana bagi hasil pajak provinsi, dan lain-lain pendapatan yang sah.
“Jadi dari Rp1,38 triliun, PAD kami baru mendekati Rp300 miliar. Ya, kami masih tergantung dengan pusat. Kemungkinan untuk tidak tergantung dengan pemerintah pusat sulit, karena kami tidak punya sumber daya alam. Kami hanya mengandalkan jasa dan perdagangan. Perdagangan itu hanya retribusi. Makanya diatur dengan perimbangan pemerintah daerah dan pusat. Itu tidak bisa lepas, meskipun kita punya UU Otonomi Daerah, pusat tetap turun tangan dengan bantuan keuangan,” tegas Rudy, sapaan akrab Wali Kota, saat ditemui wartawan di Gedung Dewan, Jumat (23/5/2014).
Menurut Rudy, PAD dimaksimalkan pun tidak akan mampu membuat pemkot mandiri atau lepas dari ketergantungan pemerintah pusat. Menurut dia, pemkot hanya mengandalkan pendapatan dari sewa lahan, pajak perhotelan, retribusi, dan pajak yang ada. Kendati demikian, Rudy tetap akan menggenjot PAD semaksimal mungkin.
“Tapi, yang jelas iklan reklame dipotongi agar Solo tidak ramai baliho. Kami juga melakukan terobosan baru di sektor lain dengan adanya penerapan teknologi informatika (TI), terutama di sektor perpajakan. Kalau kebocoran saya kira tidak terjadi, hanya ketaatan membayar pajaknya belum 100%. Kalau bisa taat semua, mungkin pendapatan daerah bisa lumayan besar,” akunya.
Dari sisi pembiayaan daerah, Rudy mengakui gaji pegawai masih mendominasi. Dia menegaskan pembiayaan gaji pegawai itu tidak bisa ditekan karena alokasi sudah jelas, yakni untuk sertifikasi guru dan untuk gaji 11.000 orang pegawai negeri sipil (PNS). Rudy mengungkapkan pemkot bisa menekan pembiayaan gaji pegawai tetapi harus dibarengi dengan peningkatan sarana dan prasarana pendukung, seperti sistem TI itu. Selama ini, sarana dan prasarana yang sudah usang pun masih tetap dipakai pemkot.
Sementara, Wakil Ketua DPRD Solo, Supriyanto, menerangkan kemandirian daerah bisa diupayakan dengan dilimpahkannya pendapatan dari pajak bumi dan bangunan (PBB) dan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB) dari pemerintah pusat ke daerah mulai 2014. Selain itu, sambung dia, pemkot juga bisa mengupayakan keseimbangan antara belanja langsung dan belanja tidak langsung.
“Honor-honor pada setiap kegiatan SKPD [satuan kerja perangkat daerah] bisa dihapus, kecuali SKPD yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan secara makro. Belanja hibah bisa dimasukkan ke belanja langsung. Formasi-formasi belanja langsung itu bisa diubah untuk menyeimbangkan neraca. Daerah seperti Goa dan Bali bisa melakukan hal itu, saya rasa Solo pun bisa,” tegasnya.
Menurut dia, tren pembiayaan yang terjadi di pemkot menunjukkan kenaikan pada pos belanja tidak langsung dengan perbandingan 62:38. Mestinya untuk menyeimbangkan belanja langsung dan tidak langsung itu perbandingnya 50:50.