SOLOPOS.COM - Ilustrasi honorer (JIBI/Solopos/Dok)
Solopos.com, SRAGEN--Pemkab Sragen akhirnya mengumumkan hasil verifikasi tenaga honorer kategori 2 (K2) lolos tes CPNS. Dari pengumuman tersebut, sebanyak 216 tenaga honorer K2 dinyatakan tak lolos verifikasi.
Berdasarkan pantauan solopos.com, hasil verifikasi diumumkan di Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Sragen, Kamis (22/5/2014). Dari data yang ditampilkan di BKD, sebanyak 511 tenaga honorer dinyatakan lolos verifikasi dari total 727 honorer K2 lolos CPNS.
Sekretaris Daerah (Sekda) Sragen, Tatag Prabawanto, menegaskan proses verifikasi yang dilakukan pemkab sudah objektif dan valid. Disampaikannya, para honorer yang dinyatakan lolos verifikasi belum terjamin diangkat PNS.
“Apa yang sudah kami lakukan belum tentu jaminan untuk lolos. Ada proses ke BKN dan Menpan-RB. Tentu mereka juga melakukan verifikasi dengan cara mereka sendiri,” jelas dia saat ditemui wartawan di Pendapa Rumah Dinas Bupati, Kamis (22/5/2014).
“Apa yang sudah kami lakukan belum tentu jaminan untuk lolos. Ada proses ke BKN dan Menpan-RB. Tentu mereka juga melakukan verifikasi dengan cara mereka sendiri,” jelas dia saat ditemui wartawan di Pendapa Rumah Dinas Bupati, Kamis (22/5/2014).
Disampaikannya, pemkab mempersilakan jika terdapat sejumlah pihak yang tak puas dengan hasil verifikasi untuk mengajukan komplain. Berdasarkan pengumuman yang terpampang di BKD, masyarakat yang berniat mengajukan komplain diminta untuk melakukan pengaduan secara tertulis disertai identitas diri. Pengaduan paling lambat Sabtu (24/5) pukul 12.00 WIB.
Disinggung alasan para honorer K2 tak diloloskan proses verifikasi, Sekda menerangkan kasus yang dialami para honorer K2 tersebut berbeda-beda. “Ini kasuistik. Personal per personal lain. Apa kesalahan mereka, justru mereka sendiri yang tahu. Saya katakan pasti ada puas dan tidak puas dengan hasil ini,” urai dia.
“Kalau kami menuruti hasil klarifikasi satu per satu honorer, tentu memakan waktu. Padahal, kami dikejar deadline harus selesai 30 Mei. Kalau tidak selesai dan pengajuan ke BKN terlambat, justru nanti seluruhnya dianulir. Makanya, kalau sekarang memang harus ada revisi, silakan diajukan. Kami juga tidak ingin mengurangi hak mereka,” urai dia.
Sementara itu, hasil verifikasi menuai protes dari sejumlah honorer K2 tak lolos tes. Honorer K2 dari SDN 1 Blimbing, Sambirejo, Heri Suwita Negara, 30, mengaku tak mendapat pemberitahuan alasan tim tak meloloskan dirinya dalam proses verifikasi.
Padahal, lanjutnya, seluruh data yang dimilikinya lengkap. Hanya saja, pihaknya mengaku tak masuk database honorer 2005. Dia juga menjelaskan tak mengikuti tes honorer pada 2005. Hal ini lantaran saat itu dirinya mengikuti seleksi atlit SEA Games.
Meski demikian, pihaknya menegaskan tak memanipulasi data penerbitan Surat Keputusan (SK) pengangkatan Wiyata Bakti (WB). Heri menyampaikan dari hasil verifikasi yang diumumkan pemkab, terdapat honorer yang tak masuk database tetapi lolos verifikasi. “SK WB saya tahun 2002 ditandangani oleh kepala sekolah. Kemudian, pada 2004 saya mendapat SK WB yang ditandangi Kepala Dinas Pendidikan saat itu. Yang jelas data saya valid,” ungkapnya.
Heri menilai proses verifikasi yang dilakukan pemkab tidak adil. Hal ini lantaran tak dilakukan klarifikasi kepada para honorer K2. “Saya menilai tidak fair karena yang bersangkutan tidak diklarifikasi. Yang dilihat hanya secara administrasi,” tutur dia.
Atas hasil proses verifikasi tersebut, Heri menyatakan bakal menemui Bupati untuk mempertanyakan hasil verifikasi. Hal senada juga disampaikan tenaga honorer K2 yang juga berasal SDN 1 Blimbing, Sambirejo, Dwi Kuncoro, 29. Dia menyatakan mendapat SK pengangkatan WB pada Oktober 2004 yang ditandangani oleh kepala sekolah waktu itu.
“Saksi yang dipanggil juga sudah menguatkan kalau saya benar bekerja di sana waktu itu. Termasuk para kepala sekolah serta guru yang dulu masih di sana. Semua tanda tangan di atas materai,” katanya.