SOLOPOS.COM - Gubernur DIY, Sri Sultan Hamengkubuwono X (JIBI/Harian Jogja/Gigih M. Hanafi)
Harianjogja.com, JOGJA- Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X membuka peluang terhadap partai manapun yang ingin mengusungnya menjadi calon presiden (capres), tidak hanya dari Partai Demokrat saja.
“Dengan siapapun silakan, bagi saya diajak dialog saja kok enggak bisa. Perkara ya dan tidak kan tergantung dari dialog,” ujar Sultan di Komplek Kantor Gubernur, Kepatihan, Kamis (15/5/2014).
Kendati begitu, Sultan belum bisa memutuskan sikapnya menerima atau tidak pinangan Demokrat. Pencapresannya oleh Demokrat itu masih dianggapnya wacana ketika belum ada elite partai yang menghubunginya.
Saat ia menjemput Ketua Umum Susilo Bambang Yudhoyono dalam kunjungan kenegaraannya di Gedung Agung, Rabu (7/5/2014), tak memberikan sinyal apapun.
Di samping itu, konvensi capres dari Partai Demokrat juga belum dirilis hasilnya. “Saya tidak bisa mengatakan siap dicalonkan, karena karepe piye kan aku rung reti, negosiasinya mau apa, persyaratannya apa?” ujar pria bernama kecil BRM Herjuno Darpito itu.
Ketika pencalonannya oleh Partai Demokrat itu sudah resmi, Sultan mengaku akan berkomunikasi dengan keluarga Kraton. Namun, ia belum bisa berandai-andai harus melakukan pisowanan ageng kembali atau tidak untuk menanyakan kehendak masyarakat. Secara pribadi, Sultan mengaku tak ada keinginan maju dalam Pemilu Presiden 2014.
“Kalau ada keinginan saya sudah menghubungi partai. Selama ini wong saya hanya di rumah saja,” katanya.
Dicalonkan dari Partai Demokrat, Sultan melanjutkan, ia tak lantas mempermasalahkan dengan membuka luka lama saat partai berlambang mercy itu mencoba mengganjal Undang-undang Keistimewaan DIY. ”Karakter saya itu membangun kebersamaan kalau sudah selesai ya sudah. Kalau bermusuhan juga jangan sampai berlanjut ke keturunan,” jelasnya.
Menurut dia, partai apapun yang mencalonkannya tak perlu izin ke Partai Golkar, karena setelah keluarnya UUK, ia telah menyatakan resmi keluar dari organisasi kepartaian. UUK itu pun tidak menghilangkan hak politiknya untuk memilih dan dipilih.