News
Kamis, 8 Mei 2014 - 10:45 WIB

POLITIK THAILAND : Inilah Perdana Menteri Sementara Pengganti Yingluck Shinawatra

Redaksi Solopos.com  /  Anik Sulistyawati  | SOLOPOS.com

SOLOPOS.COM - Niwatthamrong Boonsongpaisan (bbc.co.uk)

Solopos.com, BANGKOK–Kabinet sementara Thailand telah menunjuk Niwatthamrong Boonsongpaisan sebagai perdana menteri sementara menggantikan Yingluck Shinawatra yang telah dipecat dari jabatannya berdasarkan putusan pengadilan pada Rabu (7/5/2014).

Boonsongpaisan sebelumnya menjabat sebagai pelaksana tugas deputi perdana menteri dan menteri perdagangan di bawah kabinet Yingluck.

Advertisement

Dia pernah bekerja sebagai eksekutif puncak pada Shin Corporation, konglomerat swasta milik keluarga Shinawatra, demikian seperti dilansir kantor berita Xinhua.

Mahkamah Konstitusi Thailand memutuskan status Perdana Menteri bagi Yingluck Shinawatra berakhir karena ia menyelewengkan kekuasaan dalam pengalihan staf pada 2011.

“Oleh karenanya status perdana menterinya telah berakhir … Yingluck tidak bisa lagi bertahan pada posisinya sebagai perdana menteri sementara,” kata Hakim Charoon Intachan dalam pembacaan keputusan yang disiarkan stasiun televisi.

Advertisement

Sembilan anggota kabinet sementara yang lain juga dicopot dari jabatan karena keterlibatan mereka dalam pengalihan staf tersebut.

Pengadilan menyatakan Yingluck memiliki agenda tersembunyi dalam pengalihan staf tersebut, yang berakhir menguntungkan seorang kerabatnya.

Pengadilan juga memutuskan bahwa pengalihan Thawil Pliensri dari jabatan sekretaris jenderal Dewan Keamanan Nasional (NSC) pada 2011 telah melicinkan jalan bagi pengangkatan Jend. Pol. Preowpan Damapong, yang memiliki hubungan keluarga dengan Yingluck, sebagai kepala polisi nasional.

Advertisement

Pengadilan menyatakan sisa anggota kabinet akan terus melaksanakan tugas peralihan sampai kabinet baru dibentuk.

Partai Pheu Thai, inti pemerintah sementara Yingluck, mencela putusan makamah, dan menyebutnya persekongkolan untuk berusaha menggulingkan pemerintah demokratis.

Di dalam satu pernyataan, partai itu menyeru rakyat yang tidak setuju dengan putusan tersebut agar menyampaikan penentangan mereka dengan cara damai seperti demonstrasi damai.

Pejabat partai berkuasa bertekad terus mengupayakan pelaksanaan pemilihan umum pada 20 Juli untuk membentuk pemerintahan baru. Tanggal pemilu itu belum disahkan oleh keputusan kerajaan.

Advertisement
Advertisement
Berita Terkait
Advertisement

Hanya Untuk Anda

Inspiratif & Informatif