SOLOPOS.COM - Ilustrasi (Dok/JIBI/SOLOPOS)
Solopos.com, SOLO — Seluruh sekolah di jenjang SD, SMP, hingga SMA/SMK, di Kota Solo dilarang menolak anak berkebutuhan khusus (ABK) mulai tahun ajaran 2014/2015. Kebijakan itu ditetapkan untuk mendukung Solo sebagai Kota Inklusi.
Wali Kota Solo, F.X. Hadi Rudyatmo, saat ditemui wartawan seusai menghadiri acara Pendidikan Tanpa Diskriminasi di car free day Jl. Slamet Riyadi, Minggu (4/5/2014), mengatakan instansi pendidikan berkewajiban mendorong layanan yang ramah difabel. Menurut Rudy, seluruh warga Indonesia berhak mendapat pendidikan layak merujuk UU. “Jadi mulai tahun ajaran 2014/2015 sampai seterusnya, jenjang SD sampai SMA/SMK wajib menerima difabel. Mereka [difabel] juga rakyat Indonesia,” ujarnya.
Wali Kota menegaskan tak asal menggulirkan kebijakan tersebut. Beberapa tahun terakhir, pihaknya telah menyiapkan layanan pendidikan inklusi secara bertahap di sejumlah sekolah. Tahun ajaran baru nanti, Solo dipastikan memiliki 38 sekolah inklusif mengacu SK Kepala Disdikpora tahun 2013 tentang Penetapan Sekolah Penyelenggara Pendidikan Inklusi Kota Solo. Tercatat ada 15 SD, tujuh SMP dan enam SMA/SMK yang membuka pendidikan inklusi.
“Baru-baru ini kami juga memberi diklat bagi guru pendamping khusus (GPK) ABK. Harapannya mereka mampu mengajar difabel secara lebih terarah,” kata dia.
Ihwal aksesibilitas teknis seperti penyediaan ram hingga kursi roda, Rudy mengatakan hal itu akan digarap bertahap. Namun, Wali Kota Solo memastikan pada tahun ajaran baru nanti sudah ada perbaikan infrastruktur. Disinggung jika ada sekolah yang melanggar ketentuan soal difabel, Rudy tak akan segan memberi sanksi. “Kepala sekolahnya harus diperingatkan!”
Kordinator Pendidikan Tanpa Diskriminasi dari Yayasan Insan Sembada, Aryo Toto, mendukung penuh kebijakan Pemkot terkait pendidikan ABK. Hanya, pihaknya mewanti-wanti agar Pemkot tak hanya menyediakan akses pendidikan seluas-luasnya bagi ABK. Menurutnya, kontinuitas melalui pelatihan hingga penyediaan lapangan kerja penting bagi masa depan difabel. “Tidak sekadar diterima [sekolah] terus dijarke. Peningkatan kualitas hidup harus sampai tuntas,” tuturnya kepada Solopos.com.
Lebih jauh, Aryo berharap pendidikan inklusi di Solo dapat didukung guru yang berkompeten di bidangnya. Ia mencontohkan GPK tuna netra mestinya dibedakan dengan GPK tuna rungu. “Idealnya ketika sudah mencanangkan, fasilitas pendukung terutama guru sudah diperhitungkan.”
Pagi itu, Pendidikan Tanpa Diskriminasi diisi perform musik dari Yayasan Pendidikan Anak Cacat hingga pengisian petisi dukungan. Dalam petisi terdapat kuesioner yang menanyakan pengetahuan warga soal pendidikan inklusi, pencanganan Solo sebagai Kota Inklusi hingga keberadaan Perda Kesetaraan Difabel. Jawabannya berupa ya dan tidak. Ironisnya, mayoritas pengisi kuesioner tak mengetahui poin yang ditanyakan tersebut.