SOLOPOS.COM - Ilustrasi bus Transjakarta (JIBI/Bisnis/Endang Muchtar)
Solopos.com, SURABAYA — Pemerintah Kota Surabaya berencana menetapkan tarif mass rapid transit (MRT) berupa trem dan monorel yakni Rp3.000/penumpang sekali jalan.
Nilai tersebut muncul dalam pembicaraan antara Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini alias risma dengan Direktur PT Kereta Api Indonesia (KAI), Ignasius Jonan, beberapa hari lalu.
Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini mengatakan awalnya saat Pemkot Surabaya menggarap sendiri proyek tersebut muncul angka tarif tiket seharga Rp5.000/penumpang. Namun setelah mengajak kerjasama dengan PT KAI untuk mengoperasikan angkutan masal itu disarankan agar tiket tersebut disubsidi oleh pemkot sebanyak Rp2.000/penumpang.
“Kemarin belum kepikiran subsidi saat kami handle sendiri. Mungkin nanti seperti itu, tapi ini masih dihitung sama Pak Jonan termasuk anggaran yang dibutuhkan untuk membangun MRT,” katanya di Balai Kota Surabaya, Kamis (1/5/2014).
Risma menjelaskan pembangunan MRT yang diperkirakan menelan investasi hingga Rp8,8 triliun itu bisa ditekan dengan beberapa teknik yang akan dilakukan oleh PT KAI dan Kementerian Perhubungan.
“Menurut Pak Jonan anggaran yang diperkirakan pemkot masih mahal. Dana untuk bangun trem Rp2 triliun masih bisa ditekan nanti karena pak Jonan pengalaman dalam hal rel bawah, tetapi untuk monorel (atas) belum ada pengalaman, tapi mungkin juga bisa ditekan,” ujarnya.
Risma menambahkan subsidi tiket MRT tersebut rencananya diambil dari APBD maupun memanfaatkan hasil penyewaan lokasi PKL, advertising, maupun dari penyewaan parkir mobil dan motor di tempat pemberhentian trem dan monorel.
Rencananya jalur monorel akan menghubungkan Surabaya barat dan Surabaya timur sepanjang 24 Km dengan 25 titik halte. Monorel menggunakan 4 gerbong dengan kapasitas tampung 200 penumpang. Sedangkan trem akan menghubungkan Surabaya selatan dan utara sepanjang 17 Km dengan 29 titik pemberhentian. “Jadi nanti semua terkoneksi, termasuk dengan Bandara Juanda. Berharap 2015 nanti sudah bisa dibangun,” katanya.
Terkait keinginan pemerintah pusat membangun tol tengah kota di Surabaya, kata Risma, rencana yang tertuang dalam Raperda RTRW Surabaya itu tetap tidak perlu dilakukan.
Menurutnya, kebutuhan jalur transportasi untuk petikemas dari dari Gresik, Lamongan, Sidoarjo sudah terkoneksi di tol sisi barat Surabaya, dan jalur lingkar luar timur dan lingkar barat yang sudah dibuat oleh pemerintah pusat dan daerah.
“Di beberapa negara, tol juga tidak memecahkan masalah, di Amerika tol juga dihancurkan karena tidak menyelesaikan masalah, tidak hanya macet tapi juga polusi,” imbuhnya.