SOLOPOS.COM - Ketua Majelis Syariah Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Maimoen Zubair (ppp.or.id)
Solopos.com, JAKARTA — Ketua Majelis Syariah DPP Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Maimun Zubair menyampaikan keprihatinannya atas perselisihan yang terjadi di tubuh partai berlambang kakbah itu, Konflik itu dianggap tidak mencerminkan cita-cita kader partai yang berasaskan Islam.
“Para fungsionaris sejatinya adalah etalase partai, perilaku yang mereka tampilkan berpengaruh negatif terhadap citra dan marwah partai, semua harus kembali kepada pedoman partai,” kata Maimun di sela-sela rapat pleno DPP PPP, Selasa (22/4/2014).
Maimun juga menyampaikan fatwa untuk menyelesaikan perselisihan internal antara fungsionaris DPP PPP. Pertama, Kewajiban Islah (damai) antara kubu bertikai, utamanya antara Ketua Umum DPP PPP Suryadharma Ali dan Sekjen DPP PPP M. Rohmarrumurzy. Kedua, Islah berarti kembali kepada asal semula, bahwa SDA adalah Ketua Umum dan Rohmarrurmurzy adalah Sekjen.
Ketiga, Islah juga berarti tidak ada pemecatan, pemberhentian atau rolling kepengurusan dari pihak-pihak yang bertikai. Keempat, dalam hal Pemilu Presiden 2014, PPP belum menyatakan adanya koalisi dengan partai politik manapun. Penentuan koalisi harus ditetapkan melalui Rapimnas sebagaimana amanat Mukernas II di Bandung tanggal 7-9 Februari 2014.
Ketiga, Islah juga berarti tidak ada pemecatan, pemberhentian atau rolling kepengurusan dari pihak-pihak yang bertikai. Keempat, dalam hal Pemilu Presiden 2014, PPP belum menyatakan adanya koalisi dengan partai politik manapun. Penentuan koalisi harus ditetapkan melalui Rapimnas sebagaimana amanat Mukernas II di Bandung tanggal 7-9 Februari 2014.
Kelima, PPP juga belum menentukan calon presiden dan calon wakil presiden. Penentuan capres dan cawapres juga harus ditetapkan melalui rapimnas. Keenam, semua fungsionaris partai harus mensyukuri hasil pemilu legislatif (Pileg) 2014. Ketujuh, semua jajaran partai harus mengedepankan kerja sama, tidak boleh berjalan sendiri-sendiri dan meninggalkan kebersamaan.
Kedelapan, langkah-langkah strategis harus dikonsultasikan dengan Majelis Syariah, Majelis Pakar dan Majelis Pertimbangan. Sementara itu, Ketua Umum DPP PPP Suryadharma Ali atau SDA menyatakan menerima dan siap menjalankan fatwa yang disampaikan oleh Ketua Majelis Syariah, Maimun Zubair.
SDA mengatakan langkah islah ini juga menjadi salah satu keputusan dari hasil rapat pleno yang digelar oleh sejumlah jajaran pengurus DPP PPP. “Berdasarkan hasil rapat pleno kami sepakat untuk mengutamakan islah dalam menyelesaikan kekisruhan di internal PPP,” kata SDA.
Hasil rapat pleno, lamjutnya, menyatakan bahwa jajaran pengurus DPP PPP juga telah menerima pertanggungjawaban dan langkah-langkah politik yang dilakukan SDA selaku Ketua Umum selama masa kampanye dan setelah masa kampanye. SDA yang menjabat sebagai Menteri Agama ini mengungkapkan pihaknya akan segera melakukan islah dengan pihak-pihak yang berselisih yaitu dengan kubu Sekjen DPP PPP Rohmarrurmurzy (Romy).
“Tadi Pak Romy juga menyatakan bersedia berislah dengan sejumlah persyaratan, dan saya siap menjalankan sejumlah persyaratan tersebut,” ujarnya.
Persyaratan untuk berislah tersebut antara lain adalah SDA selaku Ketua Umum harus mengadakan pertemuan dengan 4 Wakil Ketua Umum DPP PPP yaitu Suharso Monoarfa, Emron Pangkapi, Hasrul Azwar, dan Lukman Hakim Saifuddin.
Adapun mengenai, fatwa Ketua Majelis Syariah DPP PPP, Maimun Zubair yang menyebut PPP belum menentukan akan berkoalisi dengan partai manapun, termasuk Gerindra. SDA menyatakan bahwa PPP belum secara resmi menjalin koalisi dengan Partai Gerindra, dan persoalan koalisi ini akan dibahas kembali pada pertemuan islah.
Meskipun demikian, SDA belum dapat memastikan bahwa rencana untuk berkoalisi dengan Partai Gerindra batal dan dia juga memastikan tetap akan menjalin hubungan baik dengan para petinggi Partai Gerindra, termasuk capres Prabowo Subianto. “Arah koalisi dengan Partai Gerindra saya belum bisa jawab sekarang, kita lihat saja keputusan akhirnya nanti,” jelasnya.