SOLOPOS.COM - Ilustrasi koalisi Partai Gerakan Indonesia Raya dan partai Persatuan Pembangunan (JIBI/Solopos.com/Dok.)
Solopos.com, JAKARTA — Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Suryadharma Ali mendeklarasikan dukungan partainya kepada Prabowo Subianto sebagai calon presiden (capres), Jumat (18/4/2014) lalu. Deklarasi yang berbuntut perpecahan PPP itu disebut dilatarbelakangi adanya mahar koalisi. Namun, PPP membantah kabar itu.
“Saya dengar dapat sekian miliar [rupiah], tapi itu hanya isu. Itu fitnah, saya enggak pernah dengar itu,” kata Ketua DPP PPP yang juga loyalis Suryadharma, Dimyati Natakusumah, di Jakarta, Minggu (20/4/2014).
Menurut Dimyati, Suryadharma sudah menyatakan dukungan PPP terhadap pencapresan Prabowo dilakukan tanpa syarat apa pun, tanpa meminta tahta (jabatan menteri) maupun harta. “Mereka yang tahu silakan saja sampaikan kepada ketua umum atau beberkan. Saya yang mengikuti ketua umum saja tidak pernah melihat sedikit pun, belum pernah merasakan, kok orang di luar lebih tahu,” ujarnya.
Sementara itu, Wakil Ketua Umum PPP Suharso Manoarfa yang berseberangan dengan kebijakan Suryadharma Ali mengaku tidak mengetahui soal isu mahar di balik dukungan PPP kepada Prabowo. “Saya enggak tahu, mudah-mudahan tidak ada,” ucap Suharso.
Sebelumnya, deklarasi dukungan PPP terhadap Prabowo Subianto digelar di Kantor DPP PPP, Jl Diponegoro, Jakarta Pusat. Keputusan itu dianggap mendadak karena hanya diambil oleh beberapa pengurus PPP. Pengurus yang hadir antara lain Suryadharma, Waketum Djan Faridz, Dimyati Natakusumah, Isa Muchsin, K.H. Nur Iskandar, dan Hazrul Azwar.
Gara-gara dukungan Suryadharma kepada Prabowo, PPP dilanda perpecahan. Dia memecat dan menggeser sejumlah pengurus. Kubu yang berseberangan dengan Suryadharma menggelar Rapat Pimpinan Nasional (Rapimpnas), Sabtu (19/4/2014), diikuti 26 dewan pengurus wilayah (DPW) dan sejumlah pengurus DPP. Salah satu hasilnya adalah Suryadharma diberhentikan sementara dari jabatan ketua umum.
Walau diberhentikan, Suryadharma masih diperbolehkan datang ke DPP PPP. “Masih boleh, kan SDA [Suryadharma] masih kader PPP,” kata Sekjen DPP PPP, Romahurmuziy atau Romi, Minggu. Romi adalah sekjen yang digeser oleh Suryadharma menjadi ketua DPP namun Romi menolaknya.
Romi menambahkan Suryadharma masih boleh menduduki kursi ketua umum di ruangannya. “Kami pinjamkanlah sampai muktamar,” kata Ketua Komisi IV DPR itu.
Rapimnas versi lawan Suryadharma itu juga memutuskan keputusan DPP PPP dibatalkan, termasuk pemberhentian Wakil Ketua DPP PPP Suharso Monoarfa, Ketua DPW PPP Jawa Timur, Sumatra Utara, Jawa Barat, dan Sulawesi Selatan. (JIBI/Solopos/Antara/Detik)