SOLOPOS.COM - Ribuan karyawan yang tergabung dalam Serikat Pekerja Bank BTN melakukan Apel Kesetiaan "Cinta BTN" di Kantor Pusat Bank BTN, Jakarta, Minggu (20/4/2014). Mereka secara tegas menyatakan penolakannya atas rencana akuisisi bank tersebut oleh Bank Mandiri dan mendesak pemerintah tidak salah jalan dengan mengakuisisi BTN yang secara nyata telah berperan besar mendukung pemerintah pada industri rumah rakyat Indonesia. (Nurul Hidayat/JIBI/Bisnis)
Solopos.com, JAKARTA — Sekitar 1.000 karyawan PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. yang tergabung dalam Serikat Pekerja BTN berunjuk rasa menolak rencana pemerintah yang akan mengalihkan saham perusahaan itu kepada PT Bank Mandiri Tbk. Mereka mengkhawatirkan program kredit pemilikan rumah (KPR) bersubsidi yang dilaksanakan BTN berhenti.
Apel Kesetiaan Pekerja Bank BTN tersebut digelar di Gedung Pusat Bank BTN, Harmoni, Jakarta, Minggu (20/4.2014). Pengunjuk rasa mengenakan seragam berwarna hitam dan mengenakan ikat kepala bertuliskan “Tolak Akuisisi BTN”. Panggung orasi disediakan untuk menyampaikan keberatan atas rencana akuisisi yang dimaksud. Selain Ketua SP BTN Satya Wijayantara, orasi juga disampaikan oleh mantan Menko Perekonomian Rizal Ramli, mantan Direktur BTN Siswanto, termasuk pengurus DPP Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (Apersi) Susanto Mundie Sudarmo.
Unjuk rasa itu dijadwalkan berlangsung hingga pemegang saham menghentikan rencana akuisisi BTN.
Sementara Rizal Ramli mengatakan tidak benar dan tidak ada alasan BTN diambil alih Bank Mandiri. “Beberapa tahun terakhir Mandiri kinerjanya semakin menurun, bahkan sudah dilampaui Bank BRI. Jadi, kalau Mandiri mau besar harus akuisisi bank swasta bukan bank BUMN,” kata Rizal.
Untuk itu, dia menyarankan Menteri BUMN Dahlan Iskan segera menghentikan akuisisi tersebut. “Jangan seenaknya hanya untuk kepentingan Mandiri, tapi sejarah BTN jangan dilupakan. Apalagi dilakukan menjelang pemilu,” katanya.
Unjuk rasa berlangsung damai. Untuk menyampaikan pesannya, pengunjuk rasa juga mengusung spanduk dan poster yang bertuliskan antara lain “BTN Not For Sale, Ada Agenda Tersembunyi Dalam Akuisisi BTN”.
Ketua SP BTN Satya Wijayantara mengkhawatirkan rencana akuisisi BTN mengancam keberlangsungan KPR bersubsidi. “Selama ini bank yang peduli menyalurkan KPR melalui fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP) hanya BTN, sedangkan bank lain lebih suka menyalurkan KPR komersial,” kata Satya.
Kementerian BUMN telah melayangkan surat izin prinsip untuk penyelenggaraan rapat umum pemegang saham (RUPS). Kementerian BUMN beralasan melalui akuisisi maka aset Bank Mandiri akan meningkat sehingga menjadi bank besar yang mampu bersaing di regional bahkan internasional. Sedangkan BTN sebagai anak usaha diharapkan dapat meningkatkan program perumahan untuk rakyat.
Padahal, kata Satya, tidak ada di negara manapun bank memiliki anak usaha yang bergerak di sektor yang sama karena tidak efisien kecuali anak usaha itu merupakan bank syariah.