SOLOPOS.COM - Konvoi massa PPP (Dok/JIBI/Solopos)
Solopos.com, JAKARTA — PPP dikabarkan pecah. Solidaritas parpol berbasis Islam ini retak menyusul pemecatan Wakil Ketua Umum PPP Suharso Monoarfa dan empat Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) lantaran adanya upaya pemakzulan Ketua Umum PPP Suryadharma Ali (SDA). Siapa yang diuntungkan dengan perpecahan ini?
Jika dicermati, pemicunya adalah kehadiran Ketua Umum PPP Suryadharma Ali saat kampanye Partai Gerindra di Gelora Bung Karno 23 Maret 2014. Pecahnya PPP ini mencuat setelah sejumlah lembaga politik melakukan quick count pemilu legislatif pada 9 April 2014. Lembaga CSIS dan Cyrus, misalnya, memprediksi parpol berlambang Kabah ini memperoleh suara 6,7 persen.
Persentase ini jauh di bawah Partai Gerindra yang kelahirannya dibidani Prabowo Subianto. Mantan Danjen Kopassus ini pun menjadi capres Gerindra di Pilpres 2014.
Saat kampanye akbar Gerindra di Gelora Bung Karno itulah Suryadharma Ali hadir dan berpidato di kampanye itu. Terkesan, Suryadharma Ali mendukung capres Prabowo Subianto. Padahal, dalam kesepakatan pengurus PPP melalui musyawarah kerja nasional (mukernas) di Bandung Februari 2014, menurut Wakil Ketua Umum PPP Emron Pangkapi, PPP tak mendukung Prabowo Subianto sebagai capres. Mereka malah mendukung Jokowi dari parpol nasionalis PDIP.
Saat kampanye akbar Gerindra di Gelora Bung Karno itulah Suryadharma Ali hadir dan berpidato di kampanye itu. Terkesan, Suryadharma Ali mendukung capres Prabowo Subianto. Padahal, dalam kesepakatan pengurus PPP melalui musyawarah kerja nasional (mukernas) di Bandung Februari 2014, menurut Wakil Ketua Umum PPP Emron Pangkapi, PPP tak mendukung Prabowo Subianto sebagai capres. Mereka malah mendukung Jokowi dari parpol nasionalis PDIP.
Hal inilah yang dirasakan para pengurus PPP. Keinginan memundurkan Suryadharma Ali pun mencuat dari beberapa pengurus PPP. Seperti diberitakan Antara, Rabu (16/4/2014) Wakil Sekretaris Jenderal PPP Syaifullah Tamliha menyatakan mantan Wakil Ketua Umum PPP Suharso Monoarfa telah menerima surat pemberhentiannya.
“Pak Suharsao mengirim SMS kepada Ketua Umum PPP, Suryadharma Ali (SDA) dan berterima kasih karena sudah menerima ‘surat cinta’ dari SDA,” kata Syaifullah di Kediaman SDA, Jalan Jaya Mandala VII, Pancoran, Jakarta Selatan, Rabu (16/4/2014) malam.
Berikut isi SK Pemberhentian Suharso Monoarfa :
1. Memberhentikan Suharso Monoarfa dari jabatannya sebagai Wakil Ketua Umum PPP masa bakti 2011–2015 dan dari keanggotaan PPP.
2. Setelah dikeluarkan SK ini, Suharso Monoarfa tidak lagi berhak dengan dalih apapun mengatasnamakan PPP.
3. Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan dan Pengurus Harian DPP PPP untuk diketahui, dipergunakan dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.
4. Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Jakarta, tanggal 16 April 2014.
Surat itu ditandatangani oleh Ketua Umum DPP PPP, Suryadharma Ali dan Wakil Sekretaris Jenderal PPP, Syaifullah Tamliha.
Alasan Fatal
Syaifullah Tamliha mengatakan pemecatan yang dilakukan terhadap Suharso Monoarfa dan empat Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) lantaran adanya upaya pemakzulan Ketua Umum PPP Suryadharma Ali.
“Salah satu alasan pemecatan yang paling fatal adalah Pak Suharso Monoarfa selaku Wakil Ketua Umum PPP dan Ketua DPW PPP Jawa Barat Rahmat Yasin menggalang 26 DPW untuk memakzulkan Ketua Umum PPP Suryadharma Ali dengan beramai-ramai mengeluarkan mosi tidak percaya,” kata Syaifullah.
Menurut Syaifullah, pemakzulan itu tidak dibenarkan sama sekali dalam AD/ART partai yang telah disahkan majelis syariah PPP. Penggantian ketua umum hanya dapat dilakukan melalui muktamar luar biasa. “Pemakzulan ketua umum itu tidak dibenarkan dalam AD/ART partai. Tapi pak Suharso justru menggalang 26 DPW untuk memakzulkan Pak SDA,” kata dia.
Syaifullah menjelaskan upaya penggalangan 26 DPW itu dilakukan bertepatan rekapitulasi suara partai oleh KPU dalam Pemilu Legislatif, sehingga mengganggu konsentrasi kader partai untuk mengawal rekapitulasi suara tersebut. “Masak Ketua DPW meninggalkan gelanggang, ini kan membingungkan kader. Pak Suharso juga kan merupakan Ketua Pemenangan Pemilu, tapi tidak ada upaya luar biasa dia memenangkan pemilu,” ujar dia.
Lebih jauh Syaifullah membantah anggapan surat pemecatan itu dilakukan sepihak dan tidak sah tanpa tanda tangan sekjen. Menurut dia, Suryadharma Ali selaku ketua umum telah mencoba menghubungi Suharso dan sekjen Romahurmuziy, namun yang bersangkutan tidak dapat dihubungi.
Sementara, Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon mengatakan Gerindra tak mau turut campur dengan kisruh yang terjadi di internal PPP. Dia mengatakan PPP sebagai parpol yang telah lama eksis akan mampu mengatasi konflik itu. Lalu, apakah PPP pasti berkoalisi dengan Gerindra di Pilpres 2014 mengusung Prabowo Subianto sebagai capres?