SOLOPOS.COM - ilustrasi (JIBI/dok)
Solopos.com, BOYOLALI–Komisi Pemilihan Umum (KPU) Boyolali meminta sekretariat penyelenggara pemilu di tingkat bawah segera menyampaikan surat pertanggungjawaban (SPj) penggunaan anggaran pemilu.
Sekretaris KPU Boyolali, Subroto, saat ditemui solopos.com, di ruang kerjanya, Rabu (16/4/2014), menyampaikan sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban atas anggaran yang sudah disampaikan. Selain anggaran operasional, PPK dan PPS juga diminta segera menyiapkan SPj untuk honor penyelenggara.
“Seperti PPS. Selain SPj pembuatan tempat pemungutan suara (TPS) juga SPj honor linmas, semua harus ada laporannya,” kata Subroto.
Seperti diketahui sebelumnya, KPU telah mencairkan honor untuk penyelenggara pemilu di tingkat bawah, mulai dari PPK, PPS hingga honor Linmas. Honor penyelenggara terdiri atas honor ketua PPK sebesar Rp1,25 juta per bulan, anggota PPK Rp1 juta per bulan, sekretaris PPK Rp800.000 per bulan, dan anggota pelaksana PPK Rp500.000 per bulan. Kemudian, di tingkat PPS, honor ketua PPS adalah Rp500.000 per bulan, anggota PPS Rp450.000 per bulan, sekretaris PPS Rp400.000 per bulan serta pelaksana anggota PPS sebesar Rp350.000 per bulan. Selanjutnya, honor ketua KPPS adalah Rp400.000 per bulan dan anggota KPPS sebesar Rp350.000 per bulan. Selain itu, KPU juga ada anggaran untuk membuat TPS senilai Rp250.000 per TPS dan honor Linmas Rp250.000 per orang.
Honor-honor tersebut sudah dicairkan sehari sebelum pemilu. Saat itu, pencairan dilakukan secara tunai karena keterbatasan waktu, sehingga tidak memungkinkan untuk mencairkan honor dengan cara transfer.
“Masing-masing PPK sudah kami sampaikan standart operating procedur (SOP) untuk pertanggungjawaban keuangan. Kami butuh SPj itu, karena kami juga akan membuat laporan ke atas, berapa realisasi anggaran pemilu legislatif kali ini,” imbuh dia.
Subroto melanjutkan, semestinya untuk penyampaikan SPj ini ada tenggat waktu khusus. Tetapi, dia hanya berharap kepada PPK dan PPS untuk segera menyampaikan kepada Sekretariat KPU.