SOLOPOS.COM - Ilustrasi rekapitulasi perhitungan suara (JIBI/Dok)
Solopos.com, SRAGEN-Indikasi maraknya praktik politik uang selama penyelenggaraan Pemilu 2014 di Kabupaten Sragen kian mencuat.
Pimpinan partai politik (parpol) ramai-ramai menuding praktik politik uang sebagai penyebab anjloknya perolehan kursi DPRD Sragen. Ketua DPC Partai Demokrat (PD) Sragen, Joko Saptono, saat ditemui wartawan, Senin (14/4/2014), menyayangkan kinerja penyelenggara Pemilu.
Utamanya kinerja Panwaslu Sragen yang dinilainya mandul selama tahapan Pemilu 2014. “Praktik politik uang marak sekali terjadi. Seharusnya tidak susah mengungkap kasus ini. Tapi kenyataannya sampai saat ini pelanggaran tersebut tidak tersentuh,” sesal dia.
Menurut Joko, DPC PD Sragen akan menyampaikan secara langsung ihwal maraknya praktik politik uang kepada KPU saat rapat pleno rekapitulasi perhitungan suara, Sabtu (19/4) mendatang. “Pelanggaran politik uang akan kami masukkan catatan kepada KPU Sragen,” imbuh dia.
Joko tidak menampik kemungkinan praktik politik uang sebagai penyebab anjloknya perolehan kursi Partai Demokrat Sragen. Pada Pemilu 2009 Partai Demokrat mampu meraih tujuh kursi DPRD. Berdasarkan data PDE Pemkab Sragen, pada Pemilu 2014 Partai Demokrat mendapat tiga kursi.
Namun menurut Joko hasil resmi perolehan kursi Partai Demokrat masih menunggu rekapitulasi oleh KPU Sragen. Ditanya Espos ihwal target kursi Partai Demokrat, menurut Joko tujuh kursi. “Target awal kami mempertahankan tujuh kursi DPRD,” sambung dia.
Joko menyatakan Partai Demokrat akan menerima apa pun hasil rekapitulasi suara KPU Sragen kendati penyelenggaraan Pemilu disebutnya sarat politik uang. Dia menuturkan, ada kenalannya yang mendapatkan lima amplop berisi uang dari lima caleg berbeda.
Persoalan politik uang juga dikemukakan Sekretaris DPC PDIP Sragen, Sugiyamto. Dia mengaku mendapat laporan adanya warga yang mendapatkan sejumlah amplop dari beberapa caleg. Warga tersebut, menurut Sugiyamto, akhirnya mencoblos nama seluruh caleg pemberi uang.
Dia juga menyoroti pelaksanaan Pemilu 2014 yang disebutnya amburadul. Sebab menurut dia terjadi perbedaan data suara sah dengan suara parpol dan caleg, di beberapa tempat pemungutan suara (TPS). “Setelah dihitung, ada selisih suara. Bagaimana ini,” sesal dia.
Komisioner KPU Sragen bidang Hukum, Pencalonan, Pengawasan dan Kampanye, Dyah Nur Widawati, saat dihubungi Espos menyatakan persoalan politik uang merupakan tugas dari Panwaslu. “Bukan ranah KPU. Bagaimana Panwaslu? Bisa nyekel gak tuh?,” ujar dia.
Sementara, Ketua Panwaslu Sragen, Slamet Basuki, saat dihubungi Espos melalui ponsel, menyatakan sejauh ini tidak ada temuan maupun laporan terjadinya politik uang dalam Pemilu 2014. Menurut dia, Panwaslu hanya menunggu laporan dari masyarakat ihwal pelanggaran politik uang.