Jogja
Selasa, 15 April 2014 - 10:20 WIB

Ditanya tentang Kasus Uang 2 Karung, Ini Jawaban Hanafi Rais

Redaksi Solopos.com  /  Nina Atmasari  | SOLOPOS.com

SOLOPOS.COM - Hanafi Rais (JIBI/Harian Jogja/Ujang Hasanudin)

Harianjogja.com, GUNUNGKIDUL- Hanafi Rais saat dimintai konfirmasi ketidakhadirannya dalam pemeriksaan kasus ditemukannya uang dua karung senilai Rp510 juta bersamaan dengan atribut PAN,  menjawab dirinya sedang ada acara di luar kota sejak, Senin (14/4/2014).

“Maaf sedang acara, saya masih di luar kota sejak kemarin dan sudah izin” katanya melalui pesan singkat (SMS) yang diterima Harian Jogja, Senin (14/4/2014).

Advertisement

Caleg DPR RI dapil DIY dari PAN itu juga sikap yang santai menanggapi pernyataan keras dari sejumlah mantan pengurus dan aktivis PAN (Mapan) DIY yang mendesak kepolisian dan Bawaslu DIY mengusut uang Rp510 juta yang ditengarai milik Hanafi itu.

Putra Amin Rais itu menilai dirinya tidak relevan menanggapi berbagai komentar kubu Mapan DIY yang digagas Tur Haryanto alias Gustur. “Setahu saya, Gus Tur dan kawan-kawan itu adalah orang-orang yg sudah lama dipecat partai. Tidak relevan saya berkomentar,” tulis Hanafi Rais lagi melalui pesan singkat.

Masih melalui pesan pendek yang dikirim, Hanafi menyatakan tidak tahu menahu soal uang Rp510juta dan contoh surat suara. Hanafi meminta agar wartawan menanyakan langsung kepada pelaku yang tertangkap tangan dan tidak dikenalnya.

Advertisement

Demikian juga Ari Setiyadi. Dia mengaku tidak bisa memenuhi panggilan Panwaslu karena sedang ada acara yang tidak bisa ditinggalkan. “Saya sudah memberitahu ke Panwaslu,” ucap dia.

Untuk diketahui Polres Gunungkidul mengamankan uang tunai dua karung senilai Rp510 juta dalam mobil Avanza warna hitam saat razia masa tenang pemilu, Minggu (6/4/2014) di Rest Area Bundar, Desa Gading, Playen, Gunungkidul.

Bersamaan dengan uang tersebut ditemukan atribut PAN dan contoh surat suara yang ada nama Hanafi Rais. Hingga kini Polres Gunungkidul sudah memeriksa saksi terkait temuan uang tersebut. Uang tersebut diketahui milik konsultan partai politik Pusat Demokrasi dan Hak Asasi Manusia Surabaya.

Advertisement

Advertisement
Advertisement
Berita Terkait
Advertisement

Hanya Untuk Anda

Inspiratif & Informatif