SOLOPOS.COM - Ilustrasi antrean warga miskin (JIBI/Harian Jogja/Antara)
Harianjogja.com, JOGJA-Upaya pengentasan kemiskinan di Provinsi DIY masih berjalan lamban. Sebab, angka penurunannya masih relatif kecil, karena pencapaiannya belum genap 2% dalam kurun 2010 sampai 2013.
“Bisakah kita lebih cepat? Kemiskinan membuat banyak aura negatif dalam masyarakat, maka percepepatan kemiskinan harus dilakukan,” kata Dosen Ekonomi UGM, Indra Bastian mengkritisi LKPj Gubernur DIY 2013, baru-baru ini.
Dia menjelaskan, pemerintah harus melakukan perubahan serta efektivitas kinerja guna mencapai target untuk menurunkan angka kemiskinan menjadi 10% di 2017 mendatang. Salah satu sasarannya adalah dengan memfokuskan diri untuk perbaikan pelayanan dasar di bidang kesehatan dan pendidikan.
“Perbaikan kualitas pelayanan dasar melalui perencanaan dan evaluasinya akan menjadi bekal dan pondasi kuat bagi percepatan kondisi masyarakat,” katanya.
Dia memberikan gambaran, perencanaan terhadap visi dan misi pendidikan DIY, dibutuhkan evaluasi tahunan melalui hasil belajar dan kualitas penyediaan fasilitas pengajaran. Yang tak kalah penting, sambung dia, adanya sinergi antar lembaga pendidikan, akan membuat kapasitas pelayanan dasar di bidang pendidikan menjadi makin berlipat.
“Demikian juga dengan pelayanan kesehatan, pengembangan perencanaan kesehatan yang menekankan pada usaha bersama untuk mengalihkan sebagian besar biaya kuratif ke biaya preventif dan rehabilitatif akan berperan besar dalam pengembangan lingkungan yang sehat,” kata dia.
Dia berharap, kedua elemen ini (pendidikan dan kesehatan) menjadi fokus kabupaten-kota di tahun-tahun mendatang. Sehingga, adanya sinergi itu mampu mempercepat proses dalam upaya pengentasan kemiskinan di DIY.
Sebelumnya, sejumlah anggota DPRD yang tergabung dalam panitia khusus (Pansus) Laporan Pertanggungjawaban Gubernur DIY 2013 menyoroti program pengentasan kemiskinan. Pasalnya, target menurunkan angka kemiskinan sebesar 2% di 2013 tak bisa terpenuhi. Karena, dari target tersebut, pemerintah hanya mampu menurunkan angka kemiskinan sebesar 0,81%.
Anggota Pansus Gatot Setya Wibowo mengatakan, program Bansos 2014 senilai Rp46 miliar ternyata tidak mampu mendongkrak agar target penurunan angka kemiskinan yang telah ditentukan bisa terealisasi. “Nyatanya jumlah warga miskin yang berkurang meleset dari target, dan angkanya pun kurang dari 1 persen,” ungkapnya.