SOLOPOS.COM - Ilustrasi (JIBI/Dok)
Solopos.com, KLATEN — Kasus dugaan mobilisasi pelajar saat kampanye Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Klaten pada Sabtu (5/4/2014) lalu terus bergulir. Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kabupaten Klaten menduga ada keterlibatan pejabat di lingkungan Pemkab Klaten.
Anggota Panwaslu Klaten Divisi Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa, Dedi Wibowo, mengatakan dugaan keterlibatan pejabat Pemkab itu muncul setelah pemanggilan sejumlah kepala sekolah yang diduga terlibat dalam mobilisasi pelajar tersebut. Juga ketua Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS) Bidang SMA dan SMK.
“Hari ini [Jumat (11/4/2014)] kami kembali memanggil beberapa kepala sekolah dan dua orang ketua MKKS yang diduga terlibat dalam mobilisasi pelajar saat kampanye PDIP lalu. Dari hasil klarifikasi ini, memang ada dugaan keterlibatan seorang pejabat Pemkab melalui rapat MKKS untuk pengerahan pelajar,” katanya saat ditemui wartawan di kantor Panwaslu Klaten, Jumat (11/4/2014).
Menurut informasi yang diperoleh Panwaslu dari kepala sekolah dan dua orang ketua MKKS tersebut, pejabat Pemkab itu memberikan informasi saat rapat MKKS untuk mengimbau semua kepala sekolah agar mengirimkan sejumlah siswanya dalam kampanye itu. Namun, informasi pengiriman pelajar itu untuk kegiatan baris berbaris. Karena bersifat imbauan, tidak semua kepala sekolah mengirimkan siswanya.
Terkait adanya kaus bergambar Puan Maharani yang dikirimkan ke pihak sekolah, kepala sekolah dan MKKS tersebut menyatakan tidak tahu siapa pengirimnya. Hingga saat ini, pihaknya masih mengembangkan kasus tersebut.
Ketua Panwaslu Kabupaten Klaten, Suharno, menyatakan saat itu ia memanggil lima orang kepala sekolah yang dua di antaranya adalah ketua MKKS. Saat dimintai klarifikasi, lanjut dia, mereka mengaku tidak tahu dan hanya ada permintaan untuk mengirimkan siswa dalam kegiatan apel dan baris berbaris.
“Sampai saat ini kami belum bisa menemukan siapa yang memerintahkan untuk memobilisasi pelajar saat kampanye tersebut. Menurut hasil klarifikasi, mereka menyatakan tidak ada perintah dari dinas terkait. Tapi, kami tetap mengembangkan kasus ini dan mencari tahu siapa yang memberikan instruksi tersebut,” katanya.
Sementara itu, Ketua MKKS bidang SMA, Widiyarto, enggan berkomentar terkait mobilisasi pelajar untuk kegiatan kampanye PDIP. Bahkan, ia buru-buru pulang saat ditanya wartawan, karena beralasan hendak ke Semarang untuk mengambil naskah ujian nasional (UN). “Ini hanya pemanggilan untuk klarifikasi. Maaf, saya mau ke Semarang untuk mengambil naskah UN SMA,” katanya singkat.
Ayu Abriyani K.P.