SOLOPOS.COM - RSUD Ngipang (ilustrasi/JIBI/dok)
Solopos.com, SOLO—Wakil Ketua DPRD Solo Supriyanto menyatakan sumur dalam di RSUD Ngipang lebih baik ditutup bila keberadaan sumur milik pemerintah itu berdampak negatif terhadap lingkungan sekitar. Supriyanto mempertanyakan perizinan atas pembangunan sumur dalam itu yang diduga tidak didasarkan pada kajian dampak lingkungan dan izin gangguan atau hinder ordonantie (HO).
“Perizinan pembuatan sumur itu ada di BPMPT [Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu] Solo. Sekarang sudah ada perda [peraturan daerah] tentang HO dan aturan perizinan tentang adanya kajian Amdal [analisis mengenai dampak lingkungan]. Kalau ada warga sekitar yang terkena dampak protes, berarti ada indikasi izin HO-nya bermasalah. Demikian pula pada kajian Amdalnya juga dipertanyakan,” tegas Supriyanto, saat ditemui wartawan, Rabu (2/4/2014), di Gedung Dewan.
Menurut Supriyanto, kedalaman sumur dalam itu harus didasarkan pada kajian dampak lingkungan. Dia menerangkan bila melihat dampak yang terjadi dan gejolak masyarakat sekitar maka perizinan itu kemungkinan hanya di atas meja. “Bila perizinan itu tidak terpenuhi, maka tidak ada toleransi lagi, bahwa sumur itu harus ditutup. Apalagi hal itu berkaitan dengan kebutuhan air yang menjadi hajat hidup orang banyak,” imbuhnya.
Sementara, Ketua Komisi IV DPRD Solo, Teguh Prakosa, saat ditemui Espos, Rabu siang, mengatakan bila sumur dalam yang dibangun pada 2013 itu ditutup maka banyak pihak yang akan rugi. Teguh mengakui bila selama ini manajemen RSUD Ngipang masih harus membutuhkan penataan dan perbaikan. Dia berharap dalam tempo dua tahun ke depan persoalan kecil terkait air itu tidak terjadi kembali.
“Persoalan air di RSUD Ngipang memang menjadi masalah dan pembangunan sumur dalam menjadi solusi alternatif. Pemenuhan air untuk kebutuhan MCK [mandi, cuci, kakus] memang masih kurang. Dulu, PDAM [Perusahaan Daerah Air Minum] berjanji akan menyuplai air sekian meter kubik. Tapi, realisasinya tidak sesuai janjinya,” tambahnya.
Teguh menegaskan mestinya ada tim ahli tentang air tanah yang sudah melakukan kajian dampak lingkungan sebelum sumur dalam dibangun. Teguh menduga dampak ke lingkungan tetap ada, tetapi tidak sampai terjadi kelangkaan air, mengingat masih sering ada hujan. Bila kemarau, kata dia, mungkin dampaknya akan lebih terasa.
Teguh menyarankan untuk sementara masyarakat sekitar difasilitasi untuk mendapatkan air sesuai kebutuhan di RSUD Ngipang. Pihak RSUD bisa menyediakan satu kran publik bagi warga sekitar. “Saran itu hanya untuk solusi jangka pendek. RSUD mungkin sudah memiliki solusi alternatif lainnya,” imbuhnya.
Sebelumnya, belasan warga RT 007/RW 028 Ngipang, Banjarsari mendatangi Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Ngipang, Rabu (2/4/2014). Kedatangan warga tersebut untuk memprotes operasional sumur dalam milik RSUD yang berimbas pada sumur permukaan milik warga setempat.