SOLOPOS.COM - Ilustrasi tenaga honorer (DOk/JIBI/Solopos)
Solopos.com, BOYOLALI--Unjuk rasa jajaran bupati dan wali kota se-Jateng untuk memperjuangkan nasib tenaga honorer kategori 2 (K2) yang tidak lolos seleksi calon pegawai negeri sipil (CPNS) 2013 lalu, diagendakan pasca-Pemilihan Umum (Pemilu) 2014.
Hal itu ditegaskan Bupati Boyolali, Seno Samodro, ketika ditemui wartawan di kantornya, Kamis (3/4/2014).
Bupati menjelaskan, melalui unjuk rasa tersebut, semua kepala daerah di Jateng akan meminta pemerintah pusat, khususnya Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan & RB), mengangkat seluruh tenaga honorer K2 tersebut tanpa melalui proses seleksi atau tes.
“Kami [bupati dan walikota se-Jateng] sudah sepakat dan merencanakan membuat surat yang intinya K2 itu harus diangkat. Perkara dilaksanakan dua tahap, sepuluh tahap, mangga saja,” ujar Bupati.
Pengangkatan tenaga honorer K2 tersebut, tambahnya, disertai pula dengan gaji dan tunjangan yang anggarannya bersumber dari APBN, bukan dari APBD provinsi maupun kabupaten/kota.
“Yang penting honorer K2 yang tidak lolos tersebut menjadi tanggungan APBN, bukan APBD provinsi atau kabupaten/kota. Hal itu sudah disepakati bersama, bupati dan walikota seluruh Jateng akan tanda tangan, stempel juga dibawa,” tegasnya.
Kesepakatan itu, terangnya, kembali dipertegas saat digelar pertemuan bupati dan wali kota se-Jateng di Pendapa Kantor Bupati Boyolali, Rabu (2/4). Meskipun dalam pertemuan tersebut ada beberapa kepala daerah yang tidak hadir.
“Memang banyak yang tidak hadir langsung, Namun kami tetap sepakat karena sejauh ini komunikasi sudah dilakukan secara intens dan semua sudah sepakat. Untuk tanggalnya, yang jelas setelah coblosan [9 April 2014]. Nanti tinggal kontak-kontak, langsung ketemu di bandara dan kami berangkat bersama-sama,” katanya.
Hal senada disampaikan Wali Kota Solo, FX Hadi Rudyatmo (Rudy), saat ditemui di Pendapa Kantor Bupati Boyolali sebelumnya, Rabu. Rudy menjelaskan aksi unjuk rasa bupati dan wali kota tersebut dengan alasan karena para tenaga honorer K2 tersebut telah mengabdi selama berpuluh-puluh tahun kepada pemerintah.
“Kami bukan mencari sensasi, tapi lebih melihat pada pengabdian teman-teman honorer yang rata-rata sudah lebih dari 20 tahun, ya minimal sudah 10 tahun,” kata Rudy.
Seleksi CPNS bagi tenaga honorer K2 yang diadakan pemerintah pusat tahun lalu, imbuhnya, sangat disayangkan. Menurut dia, seharusnya mereka bisa langsung diangkat tanpa melalui proses tes.
“Ya seperti kemarin, saat disuruh tes sudah gembrebeg [demam]. Padahal yang dinanti hanya SK [surat keputusan] PNS, bisa dapat pensiun di akhir masa pengabdiannya,” kata Rudy.