SOLOPOS.COM - ilustrasi (JIBI/dok)
Solopos.com, SRAGEN–Forum Tenaga Honorer Kategori 2 (K2) Sragen (FTHKS) bakal melaporkan ke kepolisian sejumlah tenaga honorer lolos seleksi CPNS 2013 yang diduga memanipulasi data. Sementara, 13 nama tenaga honorer lolos seleksi hasil verifikasi FTHKS yang diduga bodong sudah dilaporkan ke Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Sragen.
FTHKS melaporkan 13 tenaga honorer K2 yang diduga bodong ke BKD pekan lalu. Koordinator FTKHS, Agus Purwoko, menjelaskan setidaknya terdapat 250-an tenaga honorer K2 lolos seleksi CPNS 2013 yang diduga memanipulasi data. “Sementara yang kami laporkan 13 tenaga honorer yang diduga memanipulasi data. Ini menjadi shock teraphy bagi pemkab untuk segera melakukan verifikasi,” jelas Agus saat berbincang dengan wartawan di Sragen, Rabu (2/4/2014).
Selain melaporkan tenaga honorer K2 ke pemkab, lanjut Agus, pihaknya juga bakal melaporkan 10 tenaga honorer K2 yang diduga bodong bakal dilaporkan ke kepolisian, Kamis (3/4). Pelaporan tersebut dilakukan mengacu pada sikap serupa yang dilakukan forum honorer K2 di daerah lain. “Mengacu dari daerah-daerah lain seperti di Kudus, kami akan melaporkan 10 tenaga honorer K2 yang diduga memanipulasi data ke kepolisian. 10 nama itu masuk dalam 13 nama yang sudah kami laporkan ke BKD,” katanya.
Disampaikannya, FTHKS hanya melaporkan ke kepolisian nama-nama pegawai honorer K2 yang lolos seleksi dan diduga bodong. Agus menegaskan pihaknya memiliki bukti kuat melaporkan para honorer bodong ke kepolisian. “Kami tidak mengarah ke satker [satuan kerja]. Yang dilaporkan itu yang memanipulasi data. Kami ada data konkret. Saksinya saksi hidup,” terangnya.
Sementara itu, Kepala BKD Sragen, Suwandi, mempersilakan FTHKS melaporkan tenaga honorer K2 lolos seleksi CPNS yang diduga bodong ke kepolisian. Disampaikannya, aduan terkait dugaan manipulasi data tenaga honorer K2 terus mengalir ke BKD. “Ada beberapa yang mengadukan. Ada juga aduan yang dilakukan secara pribadi,” urai dia saat ditemui wartawan di ruang kerjanya.
Suwandi menegaskan satker di lingkungan Pemkab Sragen sudah mulai melakukan verifikasi. “Kami tetap lakukan verifikasi mau diadukan atau tidak kami tetap lakukan verifikasi,” ungkapnya.
Disampaikannya, BKD menyerahkan teknis verifikasi ke masing-masing satker. “Masing-masing satker memiliki cara sendiri untuk memperoleh kebenaran data. Bagaimana meyakinkan data itu benar atau tidak,” terangnya.