SOLOPOS.COM - Supriyanto (JIBI/dok)
Solopos.com, SOLO—Pemerintah kota (pemkot) dinilai gagal dalam menjaga konsistensi pembangunan selama 2013. Pasalnya, pemkot terkesan hanya menampilkan gebyar pembangunan tanpa menjaga optimalisasi fungsi hasil pembangunan dan keberlanjutan program.
Persoalan tersebut mencuat dalam pandangan umum dari enam fraksi terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Wali Kota 2013 pada rapat paripurna DPRD Solo, Selasa (1/4/2014).
“Fraksi kami [Fraksi Nurani Indonesia Raya (FNIR)] menilai pemkot tidak konsisten atau gagal dalam menjaga konsistensi gebyar pembangunan di Solo yang bersih. Seperti, pembangunan city walk yang mestinya digunakan untuk pejalan kaki ternyata dimanfaatkan untuk pedagang kaki lima [PKL] dan lahan parkir baru. City walk mestinya bersih dari parkir dan PKL. Pemkot tidak bisa menjaga apa yang menjadi kebijakannya pascapembangunan,” tegas Ketua FNIR DPRD Solo, Abdullah A.A., saat ditemui solopos.com, Selasa siang.
Menurut dia, pemkot juga tidak konsisten dalam penegakan peraturan daerah (perda) dan cenderung lemah dalam penegakkan perda. Abdullah mengatakan aparat penegak perda tidak tegas dalam menangani pelanggaran perda. Dia mengungkapkan izin minimarket yang berpotensi membunuh pedagang kecil justru dipermudah sejak ditetapkannya perda.
“Buktinya, pada saat pembahasan perda baru 22 minimarket diberi izin, ternyata sampai sekarang bertambah 49 minimarket yang berizin. Di sisi lain, minimarket yang melanggar izin yang mestinya ditutup justru diberi peluang untuk menyelesaikan perizinan. Kalau seperti ini pemkot tidak lagi memiliki kewibawaan,” tegasnya.
Selain itu, kinerja badan usaha milik daerah (BUMD) juga menjadi sorotan FNIR. Dari sejumlah BUMD dan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), Abdullah menyatakan hanya Bank Pasar yang berjalan on the track. Atas dasar itulah, Abdullah meminta pemkot untuk mengevaluasi semua BUMD dan BLUD agar dalam pengelolaannya benar-benar diserahkan kepada profesional.
Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (FPKS) DPRD Solo, Quatly Abdulkadir Alkatiri, menambahkan FPKS lebih menyoroti persoalan pertumbuhan ekonomi yang terkesan timpang. Menurut dia, pendapatan perkapita senilai Rp26 juta lebih bila dikaitkan dengan angka gini rasio 0.371 maka pendapatan masyarakat rata-rata Rp2 juta lebih per bulan.
“Mestinya tidak ada lagi kemiskinan di Solo. Tetapi kenyatannya, angka kemiskinan cenderung meningkat berdasarkan data Bappeda. Kemiskinan 2011 hanya 133.622 jiwa atau 39.326 RTS menjadi 163.475 jiwa atau 39.326 RTS di 2012,” tandasnya.
Fraksi Partai Demokrat (FPD) DPRD Solo lebih menyoroti tentang kualitas pembangunan di Pasar Kliwon. Wakil Ketua DPRD Solo, Supriyanto, mempertanyakan validitas data program beras untuk rakyat miskin daerah (raskinda) dan kabar mobil Esemka di Solo Techno Park. “Kami juga menanyakan tentang mahalnya biaya pendidikan padahal sudah ada bantuan operasional sekolah (BOS) dan BPMKS,” imbuhnya.