SOLOPOS.COM - Bupati Boyolali, Seno Samodro (Dok/JIBI/Solopos)
Solopos.com, BOYOLALI–Bupati Boyolali, Seno Samodro, menyatakan siap bergabung dengan sejumlah pimpinan daerah lainnya di Jateng, untuk melakukan demonstrasi ke Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara (Kemenpan) dan Reformasi Birokrasi terkait nasib tenaga honorer kategori dua (K2) yang tak lolos seleksi calon pegawai negeri sipil (CPNS) 2013. Mereka akan menagih janji pemerintah pusat, perihal upah bagi honorer K2 yang bakal ditanggung APBN.
Hal itu dikemukakan Bupati saat ditemui wartawan seusai membuka pengarahan terhadap jajaran kepala sekolah dan kepala unit pelaksana teknis (UPT) pendidikan terkait pemberkasan CPNS bagi honorer K2 di Pendapa Pemkab Boyolali, di Kemiri, Mojosongo, Selasa (18/3/2014).
“Kami sudah merancang demo ke Jakarta. Setidaknya saya dan Wali Kota Solo [Hadi Rudyatmo], bersama sejumlah kepala daerah lainnya untuk meminta kejelasan tentang nasib K2 yang tidak lolos. Kami juga akan menagih tanggung jawab pemerintah pusat,” kata Bupati.
Bupati mengungkapkan demonstrasi dimungkinkan awal April mendatang. Hal itu menyusul akan diadakannya pertemuan antar bupati dan wali kota dari berbagai daerah di Jateng di Boyolali, awal April tersebut.
“Targetnya bisa diikuti 50 kepala daerah di Jateng yang mendukung gerakan ini. Tapi kalau tidak sampai segitu, ya bisa diikuti 35 bupati atau wali kota saja sudah sangat bagus,” imbuhnya.
Namun ditegaskan dia, aksi demonstrasi para kepala daerah tersebut tentu dilakukan secara elegan.
“Cukup datang ke Jakarta, dibicarakan atau cukup dengan surat pernyataan pasti sudah berpengaruh. Jadi tidak mungkin demonya para bupati anarkis,” jelas dia.
Lebih lanjut Bupati mengatakan demonstrasi tersebut akan dilakukan lantaran hingga kini belum ada kejelasan tentang nasib honorer K2 yang tidak lolos seleksi CPNS.
Di Kabupaten Boyolali, jumlah yang tidak lolos tersebut lebih dari 50 persen honorer K2 dari total sebanyak 1.190 orang. Berbagai wacana pascapengumuman seleksi CPNS tersebut, dinilai Bupati hanya akan memberatkan pemerintah daerah.
“Jika nantinya semua dibebankan pada APBD, tentunya sangat memberatkan daerah. Apalagi dulu janjinya tidak seperti itu,” imbuh dia.
Selama belum ada keputusan dari pemerintah pusat tersebut, lanjut dia, honorer K2 yang belum lolos diharapkan tetap melanjutkan kontrak hingga selesai. Di sisi lain, pihaknya juga merencanakan untuk pengangkatan 1.000 tenaga kontrak. Namun rencana ini disesuaikan dengan kemampuan anggaran daerah. Lebih lanjut menurut Bupati, tahun depan alokasi APBD akan lebih longgar mengingat pos untuk pembangunan fisik, terutama kantor terpadu Pemkab Boyolali, sudah selesai tahun ini.
“Sebagian anggaran dapat digunakan untuk pos lain, di antaranya untuk tenaga kontrak,” tandasnya.
Sementara itu, melalui pengarahan terkait pemberkasan honorer K2 tersebut, Sekretaris Daerah (Sekda) Boyolali, Sri Ardiningsih, meminta keabsahan data tenaga honorer K2 yang lolos seleksi CPNS 2013, benar-benar diteliti dan dicermati oleh seluruh pimpinan di masing-masing instansi mereka.
“Jangan sampai terjadi kesalahan karena apabila terjadi, maka sanksi administrasi hingga sanksi pidana akan dikenakan kepada pimpinan instansi yang memiliki tenaga honorer tersebut,” tegas Sekda.