SOLOPOS.COM - Foto Ilustrasi Bandara (JIBI/Harian Jogja/Antara)
Harianjogja.com, JOGJA-Rencana menggeser landasan pacu sampai muara Sungai Bogowonto membuat ongkos pembangunan bandara internasional di Kulonprogo lebih mahal. Sementara pertemuan dengan PT Jogja Magasa Iron (JMI) belum juga dijadwalkan.
Padahal, menurut rencana, tiang pancang pabrik ditarget dipasang pada April. Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X pun manarget kesepakatan antara PT Angkasa Pura I dan PT JMI selesai pada bulan ini.
“Pak Gubernur punya keinginan dua-duanya bisa jalan,” ungkap Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) DIY Tavip Agus Rayanto yang juga menjadi anggota Tim Percepatan Bandara di DPRD DIY, Senin (17/3/2014).
Sekitar dua pekan lalu, Gubernur telah bertemu dengan PT Angkasa Pura I. Ketua Tim Percepatan Bandara Ichsanuri mengatakan, mentoknya kesepatakan PT JMI dan PT AP berujung pada solusi merekayasa Sungai Bogowonto yang memiliki lebar sungai 300 meter untuk sarana pendukung landasan pacu.
Ini adalah konsekuensi dari desakan PT JMI yang meminta agar PT AP juga mengundurkan lokasi bandara ke arah barat 500 meter, setelah PT JMI bersedia memindahkan cerobong pabrik ke timur agar dicapai jarak ideal pabrik-bandara tiga kilometer.
Dari desain mula, sisa jarak landasan pacu dengan sungai tinggal 900 meter. Jika mundur 500 meter sisa lahan tidak mampu mencukupi standar keselamatan penerbangan. Di ujung strip landasan pacu itu mesti menyisakan lahan 200 meter untuk runway and safety (resa) atau lahan kosong untuk melindungi pesawat udara saat melakukan pendaratan atau lepas landas.
Selain itu juga harus tersedia lahan untuk pemasangan lampu navigasi keselamatan pendaratan atau lepas landas. Pemasangan lampu memakan lahan 900-1.200 meter dari ujung resa atau berada di atas sungai.
“International airport kalau disuruh ke barat ongkos lebih mahal karena menyangkut teknologi pemasangan lampu-lampu di atas Sungai Bogowonto,” ungkap Tavip.
Permasalahan ini, menurut dia, yang mendorong Gubernur untuk menjembatani kedua belah pihak. “Karena masing-masing mempunyai hitungan teknis dan ekonomis,” ungkapnya.
Tavip mengaku tak mengerti kapan pertemuan itu kembali dijadwalkan, meski setiap kali pertemuan digelar intansinya dilibatkan. Penjadwalan itu berada di tangan sekretaris pribadi gubernur.
Di tempat yang sama, Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X mengaku belum ada perkembangan pembangunan bandara, ataupun pertemuan dengan PT AP dan PT JMI.
“Belum, belum,” ujar Sultan, yang mengaku tengah tidak enak badan saat menyampaikan laporan pertanggungjawaban di rapat paripurna DPRD itu.