SOLOPOS.COM - Solopos edisi Rabu (12/3/2014).
Solopos.com, BOYOLALI—Barisan Merah Putih Pengging (BMPP) kembali melaporkan Bupati Boyolali, Seno Samodro, ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Kali ini, laporan yang disampaikan terkait dugaan gratifikasi yang diterima Seno Samodro karena menjadi mediator atau makelar dalam proyek investasi Taman Hiburan Rakyat (THR) Sriwedari Solo, November 2011.
Surat dari BMPP kepada KPK dengan nomor 40/0/BMPP/II/2014 dikirim pada 27 Februari lalu.
Bimo: Ada yang Mau Menjatuhkan Jokowi
SOLO—Kader PDIP, Michael Bimo Putranto, menegaskan tuduhan yang menyebut dirinya terlibat dalam pengadaan bus Transjakarta dan Bus Kota Terintegrasi Busway (BKTB) 2013 yang telah berkarat, sebagai tidak berdasar dan mengada-ada.
SOLO—Kader PDIP, Michael Bimo Putranto, menegaskan tuduhan yang menyebut dirinya terlibat dalam pengadaan bus Transjakarta dan Bus Kota Terintegrasi Busway (BKTB) 2013 yang telah berkarat, sebagai tidak berdasar dan mengada-ada.
Bimo juga menilai tudingan itu sebagai serangan politik yang sebenarnya ditujukan kepada Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo (Jokowi). Alasannya, tahun ini merupakan tahun politik. Terlebih, santer terdengar kabar bahwa Jokowi bakal maju dalam bursa pencalonan Presiden.
Anugerah Bakti Tertinggi untuk Sukamdani
Pria kelahiran Solo 14 Maret 1928 tersebut lalu berjalan ke depan, menghadap tempat duduk para Senat UNS. Namanya dipanggil, tak lain karena pada hari itu Sukamdani akan menerima penghargaan tertinggi dari UNS dalam bidang bakti, yaitu Dharma Bhakti Parasamya Nugraha.
Pedagang Galabo Mogok Jualan
SOLO—Sedikitnya 21 pedagang di Pusat Kuliner Gladak Langen Bogan (Galabo) Solo melakukan aksi mogok berjualan, Senin-Selasa (10-11/3). Mereka menuntut transparansi terkait honor dan status ketenagakerjaan tim pengelola Galabo.
Dari total 30 pedagang yang berjualan di Galabo, 21 pedagang memilih tutup. Sementara sembilan sisanya tetap membuka lapak. Ketua Paguyuban Pedagang Galabo, Agung Wahyu Hidayat mengaku pedagang menggelar aksi tutup lapak lantaran menginginkan penjelasan tentang transparansi honor tim pengelola dari Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Kuliner. Mereka juga meminta kejelasan status ketenagakerjaan tim pengelola.
Ribuan Rumah Belum Berjamban
SUKOHARJO—Ribuan rumah warga miskin di enam wilayah kecamatan di Kabupaten Sukoharjo belum dilengkapi jamban. Enam kecamatan tersebut yakni Mojolaban, Grogol, Sukoharjo, Gatak, Baki, dan Kartasura.
Data tersebut disampaikan Koordinator Kota Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perkotaan Sukoharjo, Suratno, saat ditemui Espos di kantornya, Selasa (11/3).
Menurut dia, jumlah rumah warga miskin yang belum memiliki jamban tercatat 3.742 unit. Rumah-rumah tersebut akan dimasukkan dalam perencanaan jangka menengah (PJM) Program Penanggulangan Kemiskinan (Pro Nangkis) tahun 2014-2016.