SOLOPOS.COM - Ilustrasi situasi krisis politik di Suriah, Sabtu (28/12/2013). (JIBI/Solopos/Reuters/Hosam Katan)
Solopos.com, DAMASKUS—Amnesty International mengatakan pemerintah Suriah menggunakan taktik kelaparan pada warga sipil sebagai senjata perang. Organisasi hak asasi manusia (HAM) itu mengatakan setidaknya 128 pengungsi meninggal dunia di Kamp Yarmouk, Damaskus sebagai hasilnya.
Ribuan orang masih terjebak di sana menghadapi krisis bencana kemanusiaan. Mengutip Bbc.com, Senin (10/3/2014), dikatakan pula para keluarga di sana telah dipaksa untuk mencari makanan di jalan-jalan yang berisiko dibunuh oleh penembak.
Kamp Yarmoukyang menjadi rumah sekitar 17.000-20.000 pengungsi Palestina dan Suriah telah melihat beberapa pertempuran terburuk di ibu kota. Kamp itu tanpa aliran listrik sejak April 2013 dan sebagian besar rumah sakit telah tutup setelah kehabisan bahkan obat-obatan yang paling dasar.
“Pasukan Suriah melakukan kejahatan perang dengan menggunakan kelaparan warga sipil sebagai senjata perang,” kata Kepala Amnesty Timur Tengah, Philip Luther.
“Banyak catatan mengerikan, keluarga harus mengambil langkah untuk memakan kucing dan anjing dan banyak warga sipil diserang oleh penembak jitu saat mereka mencari makanan. Hal itu telah menjadi bagian dari cerita mengerikan yang terwujud di Yarmouk.”
Luther menggambarkan pengepungan sebagai “hukuman kolektif” terhadap penduduk sipil dan menyerukan kepada Pemerintah Suriah untuk mengizinkan badan-badan kemanusiaan secepatnya masuk ke kamp tersebut.
Warga mengatakan kepada Amnesty mereka belum makan buah atau sayuran selama berbulan-bulan dan setidaknya 60% dari orang-orang di Yarmouk dikatakan menderita kekurangan gizi.
Kamp diciptakan sebagai tempat pengungsian bagi warga Palestina ketika perang Arab-Israel pada tahun 1948. Tetapi tempat itu menjadi pusat dari pertempuran sengit di Damaskus pada akhir 2012 ketika pejuang oposisi masuk.
Mayoritas dari 180.000 warga Palestina di Yarmouk melarikan diri namun sekitar 20.000 orang lainnya masih terjebak di dalamnya sejak pasukan pemerintah memotong jalur pengungsian pada Juli tahun lalu.
Februari lalu, Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menyetujui sebuah resolusi yang menyerukan untuk semua pihak yang terlibat dalam konflik segera mencabut pengepungan. Tapi sejauh ini seruan itu telah gagal untuk mengarahkan pada perbaikan situasi warga sipil terkepung.
PBB beberapa kali mengirimkan bantuan untuk warga yang terkepung konflik. Tetapi aktivitas dihentikan ketika kesepakatan gencatan senjata antara pemberontak dan militan Palestina pro pemerintah di kamp batal karena kedua belah pihak masih saling menyerang.