SOLOPOS.COM - Ratusan dus surat suara kembali diterima jajaran KPU Boyolali, Kamis (6/3) malam. Foto diambil Jumat (7/3/2014).(JIBI/Solopos/Septhia Ryanthie)
Solopos.com, BOYOLALI–Logistik Pemilihan Umum (Pemilu) 2014 berupa surat suara yang diterima Komisi Pemilihan Umum (KPU) Boyolali telah mencapai 100 persen. Hal itu menyusul diterimanya surat suara DPD dan DPRD Kabupaten Boyolali oleh KPU, masing-masing sebanyak 812 dus. Namun proses sortir dan pelipatan surat suara yang baru tiba di Kota Susu, Kamis (6/3/2014) malam tersebut, dijadwalkan pekan depan, yakni mulai Senin (10/3/2014).
Menurut ketua KPU Boyolali, Siswadi Sapto Harjono, agenda sortir dan pelipatan surat suara untuk DPD dan DPRD Kabupaten Boyolali dimulai Senin mendatang lantaran akhir pekan ini, Sabtu-Minggu (8-9/3), KPU memiliki agenda lain berupa jalan sehat untuk sosialisasi Pemilu. Di samping itu, Jumat (7/3/2014), KPU melakukan sortir ulang terhadap ribuan surat suara rusak hasil proses sortir terhadap surat suara untuk DPR dan DPRD Provinsi Jateng selama lebih dari sepekan terakhir ini.
Siswadi menjelaskan sortir ulang tersebut dilakukan mengingat beberapa kerusakan atas surat suara untuk DPR dan DPRD Provinsi Jateng tersebut ternyata dinilai tidak substansial. Diungkapkan dia, dari proses sortir dan pelipatan sebelumnya, menyisakan delapan dus atau sekitar 8.000 surat suara yang dianggap rusak. Namun setelah dicek, ternyata banyak kerusakan surat suara yang dianggap tidak substansial dan bisa digunakan karena dinyatakan sah.
“Misalnya, ada surat suara yang sobek kecil di tepi tetapi tidak mengurangi keabsahan, atau ada tinta yang luber memanjang tetapi tidak mengenai daftar caleg [calon anggota legislatif], itu tetap sah hanya dianggap kotor,” terangnya ketika ditemui wartawan di kantornya, Jumat.
Menurut dia, hal itu dimungkinkan karena para pekerja sortir dan pelipatan belum memahami sepenuhnya substansi keabsahan surat suara. Menurut Siswadi, pihaknya memperkirakan surat suara yang benar-benar rusak setelah sortir ulang ini nantinya sekitar 2000-an surat suara.
“Sebab kalau 8.000 surat suara rusak, nanti gantinya bagaimana. Apalagi kerusakannya tidak substansial dan mempengaruhi keabsahan surat suara itu sendiri,” tandasnya.