SOLOPOS.COM - Ilustrasi PNS Pemkot Solo (JIBI/Solopos/Dok)
Solopos.com, SOLO—Pemkot Solo berencana mengalokasi anggaran pengadaan seragam adat Jawa bagi pegawai negeri sipil (PNS) sebesar Rp3,5 miliar tahun depan.
Jika disetujui, itu kali pertama seragam ide mantan Wali Kota, Joko Widodo, ini menyedot dana APBD.
Kabag Umum Pemkot, Sri Wirasti, saat ditemui wartawan di Balai Kota, Kamis (6/3/2014), mengatakan rencana penganggaran seragam baru tak lepas dari usulan PNS.
Sebab dalam pengadaan sebelumnya, tahun 2012, PNS diminta membeli seragam sendiri. Wirasti mengatakan pengadaan oleh Pemkot juga untuk mengantisipasi perbedaan jenis maupun bahan seragam di kalangan PNS.
Sebab dalam pengadaan sebelumnya, tahun 2012, PNS diminta membeli seragam sendiri. Wirasti mengatakan pengadaan oleh Pemkot juga untuk mengantisipasi perbedaan jenis maupun bahan seragam di kalangan PNS.
“Kalau dulu kan beli sendiri-sendiri, jadi ada perbedaan model bahan atau jahitannya. Sekarang kami ingin semuanya seragam biar ada rasa kebersamaan,” ujarnya.
Menurut mantan Camat Jebres ini, anggaran Rp3,5 miliar diplot bagi 10.000 PNS di lingkungan Pemkot. Wirasti mengasumsikan pengadaan seragam per PNS sebesar Rp350.000 dengan rincian Rp275.000 untuk membeli kain. “Sisanya (Rp75.000) untuk bantuan biaya jahit,” tutur dia.
Wirasti mengklaim dana Rp3,5 miliar sebenarnya mepet untuk pengadaan jenis seragam tersebut. “Sebenarnya kurang, ya nanti bahannya disesuaikan saja dengan anggaran.”
Pihaknya menjamin pengadaan seragam bakal transparan. Mekanisme lelang, imbuhnya, akan diambil untuk menentukan calon rekanan. “Prosedurnya harus melalui lelang umum. Semuanya terbuka,” ujarnya.
Seorang PNS, Dwi, sepakat dengan pengadaan seragam baru. Dwi mengaku seragamnya telah lusuh karena tidak memiliki ganti. Namun demikian, ia berharap pembelian seragam baru nanti berupa batik. “Mending batik saja karena di lapangan pakai beskap itu merepotkan,” ucapnya kepada Solopos.com.
Sementara itu, seorang pengurus LPMK di Solo, Alex, mempertanyakan alokasi anggaran seragam mencapai miliaran rupiah. Menurutnya, perencanaan anggaran tersebut tak ada manfaatnya bagi masyarakat.
“Yang dapat juga cuma PNS. Padahal kalau kami (LPMK) diundang di acara Pemkot juga disuruh pakai seragam itu,” tukasnya.