Tersangka kasus dugaan korupsi terkait sengketa Pilkada Gunung Mas yang juga mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Akil Mochtar saat mengikuti sidang perdana di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), Kamis (20/2/2014). Selain kasus dugaan korupsi terkait sengketa Pilkada Gunung Mas, dia juga menjadi tersangka kasus pencucian uang. Akil diduga melanggar Pasal 12c Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, atau Pasal 6 ayat (2) juncto Pasal 55 ke-1 KUHP. (Rahmatullah/JIBI/Bisnis) Akil Mochtar (Rahmatullah/JIBI/Bisnis)
Jumat, 28 Februari 2014 03:45 WIB Lukmanul Hakim Daulay/JIBI/Bisnis Hukum Share :

KASUS AKIL MOCHTAR
Akil Mengaku Difitnah dan Dizalimi

Solopos.com, JAKARTA — Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK), Akil Mochtar, menuding adanya penyimpangan proses penyidikan perkara dugaan penerimaan hadiah atau janji terkait penanganan berbagai sengketa pilkada. Akil merasa ada pihak yang  memfitnah dan menzalimi dirinya secara kejam.

“Sangkaan dan dakwaan yang alasannya dicari-cari sedemikian rupa untuk memojokkan dan menggambarkan bahwa saya selama memangku jabatan tersebut telah terus menerus melakukan berbagai kejahatan yang sesungguhnya hal tersebut merupakan fitnah yang kejam serta menzalimi saya,” ujar Akil saat membaca eksepsinya di persidangan Pengadilan Tipikor, Jakarta, Kamis (27/2/2014).

Menurut Akil, fitnah terhadap dirinya semakin terasa saat Jaksa Penuntut Umum dari KPK membacakan dakwaan terhadap dirinya. “Surat dakwaan begitu meriah. Begitu banyaknya tindak pidana yang disangkakan kepada saya dengan menggunakan dakwaan kumulatif dimulai dakwaan satu sampai keenam. Sementara dakwaan ketiga terdapat bentuk alternatif,” ujarnya.

Pada persidangan sebelumnya, dalam berkas yang dibacakan penuntut umum Pulung Rinandoro, Akil diancam pidana dalam Pasal 12 huruf c UU No. 31/1999 tentang Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20/2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana juncto Pasal 65 ayat (1) KUHP.

Akil juga dijerat pasal pencucian uang dalam rentang waktu antara 17 April 2002 sampai 21 Oktober 2010. Untuk itu, ia juga diancam pidana Pasal 3 ayat (1) huruf a dan c UU No. 15/2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana telah diubah dengan UU No. 25/2003 tentang Perubahan Atas UU No. 15/2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang juncto Pasal 65 ayat (1) KUHP. Dari semua dakwaan itu, ancaman hukuman paling tinggi untuk Akil maksimal 20 tahun penjara.

LOWONGAN PEKERJAAN
PT.Japantech Indojaya, informasi selengkapnya KLIK DISINI

Kolom

GAGASAN
Hantu Komunisme Masih Menakutkan Anda?

Gagasan ini dimuat Harian Solopos edisi Senin (4/12/2017). Esai ini karya Ahmad Djauhar, Ketua Dewan Redaksi Harian Solopos dan Wakil Ketua Dewan Pers. Alamat e-mail penulis adalah eljeha@gmail.com. Solopos.com, SOLO–”Communism? Nyet… nyet… nyet…[Komunisme? Tidak… tidak… tidak…].” Begitulah komentar orang Rusia…