Menteri Agama Suryadharma Ali Menteri Agama Suryadharma Ali (jurnalhaji.com)
Jumat, 28 Februari 2014 05:10 WIB Peristiwa Share :

DUGAAN GRATIFIKASI MUI
Menag Akui Pemerintah Belum Setujui Sertifikasi Halal MUI

Solopos.com,JAKARTA — Menteri Agama Suryadharma Ali mengatakan masih ada 2 pokok perbedaan antara Pemerintah dengan Majelis Ulama Indonesia (MUI) terkait sertifikasi produk halal. Sertifikasi halal yang dilakukan MUI belakangan ini menjadi sorotan setelah diungkapnya dugaan gratifikasi oleh Majalah Berita Mingguan Tempo.

“Pada saat ini kurang lebih ada 2 hal krusial, pertama tentang status pendaftaran produk-produk halal. Kedua tentang siapa yang berhak menguji produk halal dan terbitkan sertifikat halal,” katanya di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Kamis (27/2/2014).

Pertama, terkait dengan status pendaftaran sertifikasi bagi produsen. MUI menghendaki sertifikasi halal sebagai mandatory (kewajiban) bagi produsen. Sementara pemerintah beranggapan sertifikasi halal dilakukan secara sukarela.

“Bagi pemerintah, kalau itu menjadi kewajiban itu bisa membebani para produsen terutama usaha kecil. Kalau tidak daftar produk kan bisa disebut pelanggaran hukum. Bisa muncul problem ekonomi. Itu pertimbangan pemerintah,” katanya.

Kedua terkait penguji sertifikasi halal. Menurut Menag, karena hal ini diatur undang-undang, maka yang memiliki hak untuk menguji adalah pemerintah melalui BPOM. Sedangkan MUI mengharapkan, pihaknya yang melakukan pengujian melalu LPPOM MUI.

“Pemerintah itu kan pelaksana UU, tidak ada ormas sebagai pelaksana UU. Karena sertifikasi halal itu berkaitan dengan hukum, maka otoritas pelaksananya harus ada pada pemerintah. Kalau diberikan otoritas itu pada MUI, ormas lain kan ngiri juga. NU mau, Muhammadiyah mau, Persis mau. Karena itu harus diberikan kepada pemerintah,” katanya.

Dalam konsep pemerintah, menurut dia, MUI nantinya akan dilibatkan dalam penerbitan sertifikat halal. “Kalau Pemerintah supaya pemerintah (menerbitkan sertifikasi) tapi MUI juga berfungsi di situ sebagai pihak yang berikan rekomendasi kepada pemerintah. Jadi setelah produk diuji di lab, majelis ulama membuat rekomendasi supaya diterbitkan sertifikasi halal oleh pemerintah. Itu konsep pemerintah,” katanya.

lowongan pekerjaan
PT.SUMBER BARU LAND, informasi selengkapnya KLIK DISINI

Leave a Reply


Iklan Cespleng
  • MOBIL DIJUAL JL CPT Taft GT4x4’94,Body Kaleng,Ori,Asli KLATEN:081391294151 (A00593092017) “…
  • LOWONGAN CARI PTIMER 2-4 Jam/Hari Sbg Konsltn&SPV Bid.Kshtn All Bckgrnd Smua Jursn.Hub:0811.26…
  • RUMAH DIJUAL Jual TNH&BGN HM 200m2,LD:8m,Strategis,Makamhaji,H:08179455608 (A00280092017) RMH LT13…
Lihat Semua Iklan baris!

Kolom

GAGASAN
Arsip dan Tertib Administrasi Desa

Gagasan ini dimuat Harian Solopos edisi Jumat (15/9/2017). Esai ini karya Romi Febriyanto Saputro yang menjabat sebagai Kepala Seksi Pembinaan Arsip dan Perpustakaan Dinas Arsip dan Perpustakaan Kabupaten Sragen. Alamat e-mail penulis adalah romifebri@gmail.com. Solopos.com, SOLO–UU No. 43/2007 tentang Kearsipan…