Ilustrasi (Dok/JIBI/SOLOPOS)
Jumat, 28 Februari 2014 01:45 WIB Hijriyah Al Wakhidah/JIBI/Solopos Boyolali Share :

DANA BANTUAN
DPRD Boyolali Siap Awasi Dana Aspirasi Bupati

Solopos.com, BOYOLALI–Kalangan legislatif yang menjadi caleg incumbent untuk Pemilihan Umum (Pemilu) 2014 juga menyatakan siap mengawasi dana aspirasi bupati yang kabarnya siap disalurkan sebelum pemilu, 9 April.

Hal ini disampaikan menanggapi pernyataan Bupati Boyolali, Seno Samodro, yang menyebutkan adanya surat dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait realisasi dana bantuan sosial (Bansos) DPRD khususnya yang menjadi caleg incumbent agar cair setelah pemilu.

“Saya kira harus fair. Kalau bansos dewan harus cair setelah pemilu, dana aspirasi bupati juga harus cair setelah pemilu,” kata Fuadi, kepada solopos.com, Kamis (27/2/2014).

Dia mengatakan, kalaupun akhirnya dana aspirasi bupati bisa cair terlebih dahulu sebelum pemilu, maka DPRD menyatakan siap mengawasi realisasi dana aspirasi tersebut.

Apalagi, kata Fuadi, saat ini mulai ada indikasi dana aspirasi Bupati akan disalurkan langsung ke RT-RT dan itu untuk kepentingan politis. “Ini semua kepala desa sampai camat hampir di seluruh wilayah Boyolali sedang sibuk teken proposal pencairan dana aspirasi bupati.” Menurut Fuadi, dari penelusuran di daerah setiap RT nantinya akan mendapatkan jatah bantuan Rp2 juta hingga Rp3 juta. “Nah ini yang nanti akan kami kawal,” ujar politisi Partai Golkar ini.

Dia pun menyebutkan bahwa jika Bupati benar-benar bijak, maka apapun bentuk dana aspirasi itu harus cair bersamaan. Sebelumnya, dalam sebuah forum Bupati menyebutkan bahwa pihaknya mendapat surat dari KPK yang menyebutkan bahwa dana bansos dewan tidak bisa cair sebelum pemilu. Tetapi, dana aspirasi bupati bisa cair sebelum pemilu.

Anggota DPRD dari Partai Demokrat, Tri Suryanto, mengaku tidak kaget dengan pernyataan bupati seputar pencairan dana bansos dewan khususnya bagi caleg incumbent. “Karena memang rumor itu sudah santer beredar di kalangan legislatif. Kalau bagi saya pribadi, mau cair sebelum pileg atau sesudah pileg tidak masalah. Kalaupun harus cair sesudah pileg, saya sudah siapkan dana sendiri jika ada konstituen yang memang membutuhkan pencairan segera,” ujar Tri.

Sementara dana aspirasi baik untuk dewan maupun bupati yang sudah dianggarkan lewat APBD, kata Tri, alangkah baiknya dicairkan bersama dan harus ada keputusan bersama. “Kalau mau fair ya jangan lantas hanya dana aspirasi bupati yang bisa cair sebelum pemilu. Kalau begitu, kamipun tentu akan mengawasi realisasi.”

Karena menurut Tri, saat ini sudah ada beberapa indikasi yang menyebutkan bahwa dana aspirasi itu untuk kepentingan politik. “Karena kabarnya dana aspirasi bupati itu langsung ke RT-RT.” Memang, sesuai aturan dana aspirasi diperuntukkan bagi pembangunan fisik dan infrastruktur. “Ya dilihat saja nanti realisasi.”

Salah seorang kepala desa di Boyolali, juga menyebutkan saat ini sejumlah kelompok masyarakat sibuk membuat proposal untuk mencairkan dana aspirasi bupati. “Saya sudah teken beberapa proposal. Sebenarnya tidak hanya untuk dana aspirasi bupati saja tetapi juga dana aspirasi anggota dewan. Cuma cairnya kapan kami tidak tahu.”

Kalau yang dana aspirasi bupati memang langsung dibuat oleh kelompok masyarakat di sejumlah RT. Besaran dana aspirasi yang diajukan, kata kepala desa itu juga bervariasi. Sementara dalam proposal disampaikan, tidak hanya untuk perbaikan fisik dan infrastruktur ada juga yang ditujukan untuk bantuan permodalan.

lowongan pekerjaan
PT. DISTRIVERSA BUANAMAS, informasi selengkapnya KLIK DISINI

Kolom

GAGASAN
Bersama-Sama Mengawasi APBD

Gagasan ini dimuat Harian Solopos edisi Jumat (8/12/2017). Esai ini karya Doddy Salman, mahasiswa S3 Kajian Budaya dan Media Universitas Gadjah Mada Yogyakarta. Alamat e-mail penulis adalah doddy90@yahoo.com Solopos.com, SOLO–DPRD DKI Jakarta mengesahkan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) tahun anggaran…