Ilustrasi PNS Ilustrasi (JIBI/Dok)
Selasa, 25 Februari 2014 04:41 WIB Ika Yuniati/JIBI/Solopos Sragen Share :

POLITISASI BIROKRASI
Kepala UPTD Pendidikan Plupuh Diduga Terlibat Mobilisasi PNS

Solopos.com, SRAGEN– Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Plupuh, Sungadyo, diduga terlibat dalam indikasi mobilisasi anggota PGRI Plupuh yang mayoritas PNS untuk memilih calon anggota DPD, Sulistyo, saat acara pembinaan anggota PGRI di Gedung Serbaguna KPRI, Sabtu (22/2/2014) lalu.

Pasalnya, dalam undangan dengan keperluan pembinaan dan sosialisasi kesuksesan Sulistyo itu tertera tanda tangan beserta nama Sungadyo selaku pihak yang mengetahui serta  pemberi izin kegiatan. Undangan yang dibagikan kepada semua sekolah, Ketua IPPK Plupuh, serta pengurus cabang PGRI Kecamatan Plupuh itu bahkan disertai dengan stempel UPTD Dinas Pendidikan setempat.

Laporan dugaan keterlibatan Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Plupuh dalam mobilisasi PNS itu diterima Panwaslu Sragen, Senin (24/2/2014). Selanjutnya, Panwaslu telah melayangkan surat kepada terlapor,  Sungadyo agar datang ke Panwaslu guna klarifikasi Selasa (25/2/2014).

“Kepala UPTD sudah kami panggil untuk datang  Selasa besok [(25/2)]. Kalau saksi-saksi, ini [Senin] sudah kami panggil untuk dimintai keterangan di Panwaslu,” terang anggota Panwaslu Heru Cahyono, saat diwawancarai solopos.com, Senin.

Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Plupuh, lanjut Heru, diduga melakukan pelanggaran netralitas PNS  seperti yang tercantum dalam PP 53 tahun 2010 tentang Disiplin PNS. Pasalnya, berdasarkan bukti surat undangan acara pembinaan anggota PGRI itu, nama Sungadyo tercantum sebagai pihak yang mengetahui serta pemberi izin acara.

Menyangkal

Sungadyo yang dikonfirmasi solopos.com, Minggu (23/2/2014) lalu, menyangkal kalau undangan tersebut disetujui dan ditandatangani olehnya. Ia mengaku belum sempat menandatangani surat undangan tersebut karena sehari sebelum acara, Jumat (21/2), dirinya sedang ada kegiatan di luar kantor sehingga tidak bertemu langsung dengan pengurus. Padahal, undangan tersebut baru diserahkan ke kantornya Jumat pagi.

Kendati demikian,  Sungadyo mengakui kalau sebelumnya ia memang sempat diberitahu oleh pengurus PGRI Kecamatan Plupuh bahwa pada Sabtu pagi akan ada acara pembinaan anggota di Gedung Serbaguna KPRI. Namun, acara yang disampaikan kepadanya sekadar pembinaan, bukan tujuan sosialisasi kesuksesan Sulistyo. Ia juga menegaskan bahwa dalam draft undangan yang saat ini dibawanya tertuliskan bahwa keperluan undangan ialah sekadar pembinaan anggota.

Bukan disertai dengan sosialisasi kesuksesan Sulistyo, Calon DPD RI, seperti yang tertuang dalam sejumlah undangan yang dibagikan di sekolah-sekolah. “Undangan itu memang mengetahui atas nama saya. Tapi saya tidak tanda tangan. Dalam surat undangan juga hanya tertulis pembinaan anggota, enggak ada sosialisasi kesuksesan Bapak Sulistyo,” sanggahnya.

Sementara, kasus mengenai indikasi mobilisasi PNS melalui pidato singkat yang disampaikan oleh Ketua PGRI Sragen dan salah satu pengurusnya, dalam acara tersebut, Sabtu lalu, masih ditangani Panwascam. Anggota Panwascam Plupuh, Sudadi, menguraikan bahwa pihaknya sudah melakukan klarifikasi kepada salah satu pemateri, Suwarno, Minggu malam. Kelanjutan, penanganan kasus itu masih dikoordinasikan dengan Panwaslu.

lowongan pekerjaan
ADMINISTRASI, informasi selengkapnya KLIK DISINI

Kolom

GAGASAN
Elite Oligarki dalam Demokrasi

Gagasan ini dimuat Harian Solopos edisi Rabu (6/12/2017). Esai ini karya Lukmono Suryo Nagoro, editor buku yang tinggal di Kota Solo. Alamat e-mail penulis adalah lukmono.sn@gmail.com. Solopos.com, SOLO–Dari manakah asal elite politik Indonesia pascareformasi ini? Sejak awal masa reformasi elite…