Soloraya
Selasa, 25 Februari 2014 - 17:29 WIB

KONFLIK KERATON SOLO : Roy Suryo: Keterlibatan Pemerintah Tak Ada Muatan Politis

Redaksi Solopos.com  /  Adib Muttaqin Asfar  | SOLOPOS.com

SOLOPOS.COM - PB XIII Keraton Solo (kanan) berfoto bersama dengan Presiden SBY (tengah) serta Maha Patih KGPAA Tedjowulan. PB XIII bertemu Presiden SBY, Minggu (23/2/2014) siang terkait dengan konflik internal Keraton Solo yang tak juga usai. (JIBI/Solopos/Istimewa)

Solopos.com, JAKARTA — Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Roy Suryo mengatakan tidak ada muatan politis di balik keterlibatan pemerintah dalam menangani atau menyelesaikan konflik Keraton Solo.

Sebagai mediator, Roy mengatakan pemerintah secara tegas mendukung dan berada di belakang penuh kekuasaan Pakubuwono XIII sebagai Raja Keraton Kasunanan Surakarta Hadiningrat dan KGPH Panembahan Agung Tedjowulan sebagai Mahapatih. “Sudah jelas bagaimana sikap pemerintah dalam menyelesaikan konflik ini, kami ada di belakang mereka (Pakubuwono XIII),” ujar Roy Suryo saat konferensi pers di Kantor Kemenpora, Senayan, Jakarta, Selasa (25/2/2014).

Advertisement

Ia menegaskan penyelesaian konflik ini oleh pemerintah tidak ada kaitannya dengan kepentingan politik menjelang Pemilu 2014 pada April mendatang. “Kita tidak bisa memastikannya, semuanya terjadi secara mengalir, tidak ada pengaturan waktu secara khusus. Jadi kami tegaskan tidak ada muatan politis atau apapun yang berkaitan dengan partai, semuanya murni untuk penyelesaian Keraton Kasunanan Surakarta,” tegasnya.

Dalam kesempatan itu Roy juga menjelaskan bahwa langkah konkrit yang akan dilakukan pemerintah untuk menyelesaikan konflik ini yaitu dengan melakukan rekonsiliasi terhadap mereka yang bersitegang. “Kami harus rangkul semuanya dan rekonsiliasi ini harus berhasil. Kami terus mengajak dan mengajak mereka terutama mereka yang tak mau mengakui keberadaan Sinuhun PB XIII dan Mahapatih Tedjowulan,” tegasnya.

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), lanjut Roy, telah mengatakan bahwa rekonsiliasi ini diharapkan selesai setelah pemilu dan sebelum acara Jumenengan 25 Mei 2014 mendatang. Roy menambahkan, pemerintah memberikan jaminan secara tegas bahwa mengakui otoritas tertinggi Keraton Solo ada dibawah PB XIII.

Advertisement

“Jadi jaminannya pengakuan itu sendiri, dan ini menjadi dasar untuk proses rekonsiliasi, mudah-mudahan dapat segera selesai,” pungkasnya.

Sementara itu, PB XIII yang turut hadir dalam acara konferensi pers sangat berharap pemerintah dapat menyelesaikan konflik yang telah berlarut-larut itu. “Kami berharap dukungan penuh dari semuanya agar konflik keraton ini selesai. Kami menyerahkan semuanya kepada pemerintah,” ujarnya singkat.

Advertisement
Advertisement
Advertisement
Berita Terkait
Advertisement

Hanya Untuk Anda

Inspiratif & Informatif