SOLOPOS.COM - PB XIII Keraton Solo (kanan) berfoto bersama dengan Presiden SBY (tengah) serta Maha Patih KGPAA Tedjowulan. PB XIII bertemu Presiden SBY, Minggu (23/2/2014) siang terkait dengan konflik internal Keraton Solo yang tak juga usai. (JIBI/Solopos/Istimewa)
Solopos.com, SOLO — Kalangan DPRD Kota Solo melalui Ketua Y.F. Sukasno pesimistis dengan ikhtiar Presiden Bambang Susilo Yudhoyono (SBY) menyelesaikan konflik berkepanjangan di lingkungan Kasunanan Surakarta Hadiningrat. Kubu Paku Buwono XIII enggan menanggapi pernyataan wakil rakyat itu.
Ketua DPRD Kota Solo Y.F. Sukasno di hadapan wartawan yang menemuinya di ruang kerjanya, Senin (24/2/2014), menuding pertemuan Presiden SBY dengan Raja Kasunanan Surakarta Hadiningrat Paku Buwono (PB) XIII yang didampingi Maha Menteri Panembahan Agung Tejdowulan di Gedung Agung Jogja, Minggu (23/2/2014), hanya bakal membuat konflik yang berkepanjangan. Sukasno yang beberapa waktu lalu dikabarkan gagal menyunting acara kembali bersatunya keluarga Keraton Solo menyebut pangkal kegagalan SBY itu adalah pendekatan kekuasaan yang dilakukannya.
Menanggapi pesimistis kalangan DPRD Kota Solo atas terselesaikannya konflik Keraton Solo, Pejabat Humas Kasunanan Surakarta Hadiningrat K.P. Bambang Pradotonagoro mengaku enggan berkomentar. “Mangga saja, Saya no comment soal hal itu,” ujarnya singkat saat dihubungi Solopos.com, Senin sore.
Sementara itu, Wali Kota Solo F.X. Hadi Rudyatmo tak sejalan dengan kalangan DPRD Solo yang pesimistis menanggapi upaya pemerintah pusat berikhtiar menyelesaikan konflik Keraton Solo. Ia mengaku masih menunggu hasil keputusan Presiden sebelum merumuskan langkah bagi keraton.
Menurut Rudy, kedua kubu berseteru harusnya patuh pada mandat yang diberikan SBY nantinya. “Presiden kan pemimpin tertinggi. Apapun keputusannya harus ditaati,” ujarnya.
Rudy menambahkan bantuan hibah kepada keraton bakal bergulir lagi pascakeputusan penyelesaian Presiden. Tahun ini, pihaknya telah menyiapkan dana Rp300 juta untuk pelestarian keraton sebagai cagar budaya. Sebagai informasi, beberapa tahun terakhir dana bantuan pemerintah tak cair lantaran konflik internal. “Tidak akan disalurkan sebelum ada kesepakatan rukun. Namun untuk biaya listrik tiap tahun tetap kami berikan,” tandasnya. (JIBI/Solopos/Tri Rahayu)