SOLOPOS.COM - Ilustrasi penduduk miskin. (JIBI/dok)
Solopos.com, SOLO—Kebijakan pemerintah kota (pemkot) yang tidak segera mengeluarkan data jumlah rumah tidak layak huni (RTLH) pada 2013 yang berdampak pada tidak adanya alokasi anggaran di APBD 2014 dinilai ada muatan politis. Data hasil verifikasi RTLH itu sekitar 4.000-an unit yang mestinya dikeluarkan Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda).
Informasi yang dihimpun solopos.com dari Fasilitator Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Kota Solo, Senin (24/2/2014), menyebut data 4.000-an unit RTLH itu diperoleh dari hasil verifikasi atas data program pendataan perlindungan sosial (PPLS) 2011 sebanyak 14.000 RTLH. Proses verifikasi itu dilakukan dua tahap, yakni verifikasi data angka yang berkaitan dengan keluarga miskin (gakin), dan verifikasi faktual di lapangan dengan mengecek satu per satu RTLH tersebut. Dari verifikasi tahap I dilakukan di 2012 menghasilkan angka 8.000-an RTLH. Data itu kemudian diverifikasi faktual di 2013 dan menghasilkan angka 4.000-an RTLH.
Anggota Komisi IV DPRD Solo, Umar Hasyim, saat ditemui Espos, Senin siang, menyatakan setuju dengan kebijakan pemkot yang tidak mengalokasikan anggaran RTLH di 2014 meskipun kebijakan itu bermuatan politis. Menurut dia, bila kebijakan anggaran itu diambil tahun ini maka program RTLH itu akan banyak dimanfaatkan sebagai ajang kampanye oleh pihak-pihak tertentu yang berkepentingan.
“Namun, Bappeda harus tetap mengeluarkan data RTLH itu. Bila memungkinkan dianggarkan di APBD-Perubahan 2014, saya mendesak agar ada kebijakan anggaran yang secara total mengintervensi RTLH. Saya berharap 4.000-an RTLH itu harus tuntas di APBD-Perubahan 2014. Jangan ada lagi anggaran RTLH di 2015, karena 2015 juga menjadi tahun politik di Solo, mengingat adanya pemilihan kepala daerah. Bila tidak bisa dituntaskan di 2014, lebih baik kebijakan anggaran ditunda sampai 2016,” tegas Umar Hasyim.
Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat, Pemberdayaan Perempuan, Pemberdayaan Anak, dan Keluarga Berencana (Bapermas PP PA dan KB) Solo, Anung Indro Susanto, menjelaskan data 14.000 RTLH itu merupakan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) yang belum diverifikasi. Anung bergegas ke Bappeda untuk meminta data hasil verifikasi RTLH pada Senin siang. Menurut Anung, berapa pun data RTLH hasil verifikasi Bappeda itu bisa dianggarkan di APBD-Perubahan 2014 atau di APBD 2015.
“Berapa data RTLH yang riil ditunggu saja. Setelah data keluar kami bisa mengusulkan ke APBD Perubahan atau ke APBD 2015. Nilai bantuannya belum tentu sama dengan 2012 yang hanya Rp2,5 juta/unit. Bila mengacu pada bantuan dari provinsi sudah mencapai Rp5 juta/unit. Ya, nilai dananya tidak selisih banyak dengan nominal bantuan dari provinsi, mengingat eskalasi harga sekarang berbeda dengan tahun-tahun lalu,” tandas Anung.
Anung menerangkan kronologi munculnya kebijakan yang tidak mengalokasikan anggaran di APBD 2014. Sebelumnya, Bapermas memegang data 6.672 RTLH berdasarkan data dari BPS per 2006. Ribuan RTLH itu diintervensi pemerintah mulai 2007 secara bertahap hingga di 2012 masih tersisa 1.250 unit RTLH. Di 2012 itulah muncul kebijakan anggaran yang menuntaskan 1.250 RTLH dengan alokasi anggaran Rp3,12 miliar (1.250 x Rp2,5 juta).
Penjelasan Anung itu selaras dengan pernyataan yang disampaikan Sekretaris Komisi IV DPRD Solo, Abdul Ghofar Ismail, saat dihubungi solopos.com. Menurut dia, sebenarnya di 2013 ada alokasi anggaran untuk RTLH yang berasal dari pemerintah pusat (Kementerian Perumahan Rakyat/Kementerian Sosial). Namun, alokasi anggaran dari pemerintah pusat itu, sambung Ghofar, tidak masuk dalam APBD.
“Mulai 2013, tidak ada anggaran untuk RTLH. Dulu, ada kebijakan bantuan stimulan Rp2,5 juta itu bisa dipadukan dengan program Griya Layak Huni (GLH). Namun, kenyataannya tidak berjalan maksimal. Kemudian pada 2014, tidak ada pembahasan lagi tentang RTLH, baik di tingkat Badan Anggaran (Banggar) maupun di Komisi IV karena memang tidak ada alokasi anggaran untuk RTLH,” kata Ghofar yang juga anggota Banggar DPRD Solo.