SOLOPOS.COM - ilustrasi tenaga honorer (JIBI/Dok)
Harianjogja.com, BANTUL- Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Bantul berjanji akan memperjuangkan nasib para pegawai honorer di wilayah tersebut ke pemerintah pusat.
“Silahkan sampaikan secara tertulis keluhannya apa, akan kami sampaikan ke pusat,” katanya, menanggapi keluhan para pegawai honorer kategori II, Kamis (20/2/2014).
Menurut dia, penilaian seleksi CPNS dilakukan oleh pemerintah pusat. Alhasil daerah tidak ikut campur mengenai poin-poin penilaian yang dikeluhkan banyak pegawai.
Ketua PGRI Bantul Sahari meminta para pegawai bersabar karena tidak lolos seleksi. Menurut dia, perjuangan masih akan dilanjutkan. Ia membandingkan dengan perjuangan para guru beberapa tahun lalu, sehingga akhirnya pemerintah pusat melakukan seleksi penerimaan CPNS.
“Ini sudah bersyukur, sekitar empat puluh persen dari yang ikut seleksi lolos. Dulu enggak ada seleksi dan istilah pegawai kategori dua, namun karena perjuangan terus-menerus makanya ada,” tutur Sahari.
Sedangkan Sudarman, guru SMAN 3 Bantul mempersoalkan tidak transparannya sistem penilaian seleksi CPNS. Menurut dia, tidak diketahui berapa bobot penilaian yang ditentukan pusat. Misalnya bobot hasil tes, usia atau masa kerja.
Ia juga mempertanyakan regulasi mengenai kepegawaian yang disusun DPR, apakah akan mengakomodasi nasib mereka kelak atau tidak.