SOLOPOS.COM - Ilustrasi (JIBI/Dok)
Harianjogja.com, GUNUNGKIDUL-Ketua Himpunan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Anak Usia Dini (Himpaudi) Kecamatan Wonosari Gunungkidul, Ari Budi Wahyuni mengatakan, kesejahteraan guru PAUD kian memprihatinkan dengan pemangkasan insentif.
Dari 89 guru PAUD penerima insentif se-Wonosari, saat ini yang memperoleh hanya delapan guru.
Menurut dia, ada ketidakadilan dalam dunia pendidikan di Indonesia. Ari mencontohkan guru PNS yang setiap bulan sudah mendapat gaji masih disokong dengan program sertifikasi, akhirnya banyak guru berbondong-bondong mengerjar kredit poin sertifikasi.
“Kalau memang pemerintah benar-benar memperhatikan PAUD harusnya tidak setengah-setengah karena guru PAUD juga punya kontribusi membangun bangsa” ucap Ari, Rabu (19/2/2014).
Karsini, guru PAUD Blimbing Karangrejek, Wonosari mengeluh karena tahun ini tidak lagi mendapat insentif dari Pusat. “Saya tahun kemarin dapat tapi tahun ini tidak dapat,” ucap dia.
Rabu kemarin, perwakilan Himpaudi dari Provinsi DIY bersama perwakilan Himpaudi dari daerah lain yang sama-sama mendapat pengurangan kuota insentif akan mengadu ke ketua DPR RI Marzuki Ali.
Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) Gunungkidul Sudodo mengakui adanya pengurangan kuota penerima insentif guru Paud dan pengurangan nominal bagi yang menerima insentif.
Sudodo tidak bisa berbuat banyak karena pemangkasan insentif merupakan kebijakan Pusat. “Kabarnya tidak ada anggaran,” tukas Sudodo.
Disdikpora akan terus memperjuangkan kesejahteraan guru paud agar kuota penerima insentif ditambah lagi. Menurut dia, tidak hanya Gunungkidul yang dikurangi namun juga ada beberapa daerah lainnya.