SOLOPOS.COM - Ilustrasi tenaga honorer K2 (JIBI/Solopos/Dok.)
Solopos.com, SOLO — Nasib tenaga honorer kategori 2 (K2) yang tak lolos tes calon pegawai negeri sipil (CPNS) di Kota Solo semakin suram. Wali Kota Solo, F.X. Hadi Rudyatmo atau Rudy, tak sepakat dengan lontaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB), Azwar Abubakar, yang membebankan solusi K2 tersebut kepada pemerintah daerah.
Menurutnya, yang paling bertanggungjawab atas nasib honorer adalah pemerintah pusat. “Dulu pusat pernah menyatakan akan memberi solusi bagi seluruh honorer maksimal 2009. Buktinya sekarang baru 30% honorer yang diangkat CPNS,” tuturnya saat ditemui wartawan di Balai Kota Solo, Selasa (18/2/2014).
Wali Kota mengatakan komitmen tersebut tertuang dalam SE No.5/2010 tentang honorer K2. Aturan itu lantas direspons daerah dengan mengeluarkan SK Wali Kota ihwal eksistensi K2. Rudy menyebut SE itu harusnya diikuti solusi yang tuntas bagi honorer dalam bentuk pengangkatan CPNS. Wali Kota pun mempertanyakan rencana rekrutmen CPNS jalur umum pada Maret di saat problem K2 belum kelar.
“Daripada mengangkat baru, lebih baik K2 itu diselesaikan dulu. Pengabdian mereka tidak main-main, ada yang sudah sampai 25 tahun. Apa iya penantian mereka jadi tidak ada hasilnya?” ujar Wali Kota.
Menurut Rudy, solusi tenaga kontrak bagi honorer yang tak lulus CPNS belum sepenuhnya manusiawi. Terlebih mengacu UU Aparatur Sipil Negara, tenaga honorer K2 tidak langsung diangkat sebagai tenaga kontrak, melainkan harus melalui tes ulang. “Sebenarnya bukan masalah honornya, tapi SK PNS-nya itu hlo yang penting. Selain merupakan kebanggan, SK itu bisa menjamin hari tua mereka.”
Sementara itu, Kasubid Dokumentasi dan Pengelolaan Data Pegawai Badan Kepegawaian Daerah Solo, Lisino Soares, menilai pemerintah pusat dan daerah tak perlu saling lempar tanggungjawab ihwal nasib K2 yang tersisih CPNS. Sebab, menurutnya, yang paling berkepentingan terhadap keberadaan mereka adalah kepala sekolah.
“Yang mengangkat mereka dulu itu kepala sekolah, bukan Wali Kota apalagi presiden. Makanya sempat ada istilah APBS [(Anggaran Pendapatan Belanja Sekolah] untuk menggaji mereka,” jelasnya.
Menurut Lisino, K2 sebenarnya sudah sangat beruntung difasilitasi pemda maupun pusat untuk mengikuti tes CPNS di luar tes reguler. Artinya, pemerintah sudah berupaya memberi solusi bagi pengabdian K2. Menurut Lisino, nasib K2 yang tersisih CPNS tak bermasalah sepanjang sekolah masih mau mempekerjakan mereka.