SOLOPOS.COM - Budiman Sudjatmiko, Wakil Ketua Pansus RUU Desa saat sosialisasi UU Desa di aula Kecamatan Windhusari, Magelang, Jawa Tengah, Sabtu (8/02/2014).
ist
Budiman Sudjatmiko, Wakil Ketua Pansus RUU Desa saat sosialisasi UU Desa di aula Kecamatan Windhusari, Magelang, Jawa Tengah, Sabtu (8/02/2014).
MAGELANG—Undang-undang Desa yang sudah disahkan akhir tahun lalu membawa banyak konsekuensi. Salah satu yang paling memperoleh perhatian, adalah alokasi dana sekitar Rp1 miliar untuk setiap desa. Dana ini bermakna positif, tetapi juga dibayangi kemungkinan negatif, yaitu korupsi.
“Di sinilah tantangannya. Masyarakat desa harus melakukan pengawasan sendiri penggunaan dana itu,” kata Budiman Sudjatmiko, Wakil Ketua Pansus RUU Desa.
Budiman menyampaikan hal itu dalam sosialisasi UU Desa di aula Kecamatan Windhusari, Magelang, Jawa Tengah, Sabtu (8/02/2014). Hadir dalam sosialisasi tersebut, perangkat desa dari berbagai daerah di Magelang, baik kepala desa maupun BPD.
Budiman menyampaikan hal itu dalam sosialisasi UU Desa di aula Kecamatan Windhusari, Magelang, Jawa Tengah, Sabtu (8/02/2014). Hadir dalam sosialisasi tersebut, perangkat desa dari berbagai daerah di Magelang, baik kepala desa maupun BPD.
Dengan UU Desa ini, pemerintahan desa tidak hanya memiliki wilayah dan penduduk, tetapi juga anggaran. Selama ini, problem yang dialami adalah karena desa memiliki wilayah dan penduduk tetapi tidak memiliki dana. Undang-undang ini, kata Budiman, merupakan wujud tanggung jawab negara terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa.
“Dulu, masyarakat minta bantuan jalan, bisa diberi masjid. Minta masjid, diberi sekolah. Minta sekolah diberi irigasi. Karena uangnya dipegang pemerintah. Sekarang, uangnya dipegang desa,” tambah Budiman.
Di samping itu, pengawasan juga akan dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Desa harus mengumumkan penggunaan dananya secara terbuka. “Saya mengajak seluruh pihak, mari kita awasi bersama penggunaan dana ini. Karena pengawasan ini akan menghapus keraguan kita akan kemampuan desa mengelola anggaran,” tambah Budiman.
Seusai berbicara dalam sosialisasi, Budiman kemudian menghadiri acara Forum Desa Nusantara. Acara ini digelar di Desa Sambak, Kecamatan Kajoran, Magelang. Forum Desa Nusantara merupakan syukuran atas disahkannya UU Desa. Acara ini dihadiri oleh sekitar seribu aktivis dan perangkat desa dari seluruh Indonesia, dan digelar Sabtu-Minggu.
Forum Desa Nusantara ini menjadi ajang aparat desa untuk saling belajar dan bersiap melaksanakan UU Desa. Selain berbagai pelatihan, forum ini juga dimeriahkan dengan aneka kesenian tradisional.
Dalam sambutannya di depan peserta forum, Budiman Sudjatmiko selaku Wakil Ketua Panitia Khusus Rancangan Undang-Undang Desa meyakini, UU Desa akan mampu menghapus politik uang di pedesaan. Masyarakat yang berdaya tidak akan mampu digoda oleh uang recehan. Mereka akan lebih menuntut politisi untuk memahami aspirasi masyarakat desa sendiri. “Politisi atau calon kepala daerah yang ingin mencalonkan diri sulit mendekati masyarakat dengan uang,” paparnya.
Sementara itu, Ketua Jurusan Sosiologi Fisipol UGM, Arie Sudjito menegaskan, desa perlu mempersiapkan sumber daya manusia yang mumpuni. Mengelola keuangan sendiri bukanlah tugas yang mudah, dan karena itu harus disiapkan kemanisme pengawasan yang baik. “Badan Perwakilan Desa akan memiliki peran yang sangat signifikan dalam proses ini, agar dana yang diserahkan ke desa sesuai peruntukannya,” kata Arie Sudjito di depan forum.
Dalam talk show pembukaan rangkaian acara ini, hadir pula sejumlah kepala desa dari berbagai wilayah di Indonesia, Ketua Panitia Khusus Undang-Undang Desa Akhmad Muqowwam, Wakil Gubernur Jawa Tengah Heru Sudjatmoko, dan Direktur Jenderal Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kementerian Dalam Negeri Tarmizi A Karim. (*)
