SOLOPOS.COM - Surat Kementerian PAN dan RB tentang penundaan pengumuman hasil seleksi CPNS K2.
Solopos.com, SOLO — Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Solo mencium aroma politis dalam penundaan pengumuman seleksi calon pegawai negeri sipil (CPNS) dari tenaga honorer kategori II (K2). Pemerintah pusat dinilai sedang mencari strategi agar kebijakannya menjadi populis bagi honorer yang tak terseleksi.
Pengumuman hasil seleksi CPNS K2 telah ditunda melalui surat pemberitahuan yang dipublikasikan melalui laman www.menpan.go.id. Dalam surat bernomor B/758/S.PAN-RB/2014 itu, pengumuman hasil tes dinyatakan ditunda dalam waktu yang tidak terlalu lama. Surat tertanggal 5 Februari 2013 ini diterbitkan bagi pejabat pembina kepegawaian di semua daerah.
“Di surat itu tertulis penundaan karena problem teknis. Kami yakin pusat sedang mencari solusi terbaik bagi honorer yang tidak lolos. Lebih-lebih ini tahun politik,” ujar Kasubid Dokumentasi dan Pengelolaan Data Pegawai BKD, Lisino Soares, kepada wartawan di Balai Kota Solo.
Saat ini, Indonesia memiliki 613.919 tenaga honorer yang berebut kuota CPNS 30% secara nasional. Jika tak lolos, honorer bakal dites lagi menjadi tenaga kontrak merujuk UU Aparatur Sipil Negara (ASN). Menurut Lisino, bisa jadi Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) bakal menerbitkan PP tersendiri di detik-detik akhir.
“Isinya soal pengangkatan honorer menjadi tenaga kontrak tanpa tes. Adanya honorer dulu kan juga lewat seperti itu (PP),” tuturnya.
Lisino tak menampik adanya potensi gejolak merujuk UU ASN. Menurutnya, ada indikasi honorer menolak tes ulang jika tak lolos menjadi CPNS. Terlebih, tes bagi tenaga kontrak tersebut dikabarkan tak jauh beda dengan tes CPNS sebelumnya. “Mereka sudah puluhan tahun bekerja, dites tidak lolos. Disuruh ikut tes lagi ya mereka bisa keberatan.”
Pihaknya menambahkan, penundaan pengumuman CPNS K2 semakin dipertanyakan menyusul rencana rekrutmen CPNS reguler pada Maret mendatangf. “Terakhir, kami dengar pusat mau rekrutmen lagi. Hla ini saja [tenaga honorer] belum selesai kok. Kami tidak tahu perencanaan kementerian seperti apa,” pungkasnya.