SOLOPOS.COM - Gubernur Jateng Ganjar Pranowo (JIBI/Solopos/Dok.)
Solopos.com, SEMARANG — Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo disarankan meningkatkan koordinasi dengan jajaran bupati dan wali kota. Saran itu disampaikan pengamat politik Universitas Diponegoro Semarang Teguh Yuwono menyusul dipublikasikannya hasil survei Magister Ilmu Politik Undip.
“Jateng ini berbeda dengan DKI Jakarta. Ganjar tidak bisa berjalan dan memimpin sendiri karena yang punya rakyat langsung bukan gubernur tetapi para bupati dan wali kota,” katanya di Semarang, Kamis (16/1/2014).
Hal itu diungkapkan pengajar di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Diponegoro (Undip) Semarang tersebut menanggapi hasil survei Magister Ilmu Politik Undip yang menyebutkan sebagian besar responden menilai kinerja Ganjar selama 4 bulan memimpin Jateng biasa saja. Hasil survei itu menyebutkan sebanyak 82% responden menilai kinerja Ganjar sebagai gubernur biasa saja, 10% menyatakan puas, dan 8% tidak puas dengan kinerja Ganjar memimpin Jateng.
Menurut dia, Ganjar harus melihat secara positif hasil survei tersebut, sebagai sebuah kritik yang membangun, dan mampu menjawab dengan bukti nyata dalam menjalankan program-programnya membangun Jateng ke depan. “Untuk menjalankan programnya, Ganjar kan tidak bisa bekerja sendiri turun ke masyarakat. Butuh koordinasi dengan jajaran bupati dan wali kota karena mereka memiliki akses langsung dengan rakyat,” katanya.
Ia mengingatkan struktur pemerintahan Jateng memang menempatkan gubernur dengan jajaran bupati dan wali kota di bawahnya dalam fungsi koordinatif, berbeda dengan DKI Jakarta yang dipimpin oleh Joko Widodo. “Kalau Jokowi bisa blusukan sendiri, bisa mengganti lurah. Ganjar kan tidak bisa blusukan sendiri seperti Jokowi, tidak bisa mengganti lurah. Karena itu, harus koordinasi dengan bupati dan wali kota,” katanya.
Teguh mengingatkan hasil survei atas penilaian publik terhadap kinerja Ganjar yang biasa-biasa saja itu harus segera dijawab dengan bukti kerja nyata, setidaknya apa yang sudah dijanjikannya saat kampanye. “Misalnya, dulu menjanjikan kartu nelayan dan petani ketika kampanye. Ya, segera direalisasikan. Ini untuk menjawab apa yang dirasakan publik. Jangan hanya membangun diskursus wacana di level media,” katanya.
Selain itu, kata dia, Ganjar tidak boleh hanya mengurusi satuan kerja perangkat daerah (SKPD) tingkat provinsi saja, tetapi memikirkan bagaimana menjalin koordinasi SKPD provinsi dengan SKPD kabupaten/kota. “Ini harus segera dijawab Ganjar. Tentu dengan bekerja, buktikan. Tidak perlu ditanggapi secara emosional. Ganjar bisa menjawab ya dengan koordinasi yang terjalin baik dengan pemerintah kabupaten/kota,” kata Teguh.