SOLOPOS.COM - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) (Dok/JIBI)
Harianjogja.com, KULONPROGO—Paguyuban Wahana Tri Tunggal (WTT) akan mengumpulkan bukti dugaan penyelewengan dalam proses pemilihan lokasi bandara di Kecamatan Temon dan berencana untuk melaporkannya ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Humas WTT, Martono, menilai, terdapat kejanggalan dalam pemilihan lokasi dan proses pembangunan bandara di Kulonprogo.
Menurutnya, ada agenda politik di balik rencana megaproyek tersebut karena sebagian warga terdampak menolak. Akan tetapi, penolakan itu tidak mendapat respon dari pemerintah, bahkan tindakan pemasangan patok tanpa izin pun terjadi.
“Pemasangan patok sampai dikawal Brimob, jelas ini ada apa-apanya,” tukasnya, Rabu (15/1/2014).
Sekalipun belum memiliki alat bukti yang mengarah pada tindak Korupsi Kolusi Nepotisme (KKN), namun WTT yakin kecurigaannya beralasan dan akan terus menggali informasi untuk menemukan indikasi tersebut.
Langkah selanjutnya, kata Martono, akan ditentukan setelah 16 Januari 2013, mengingat berdasarkan informasi yang diperolehnya tanggal tersebut menjadi batas terakhir pemasangan patok penanda lahan bandara.
“Tunggu saja setelah 16 Januari alat bukti apa yang bisa dilaporkan ke KPK, tetapi kami ingatkan sampai dengan tanggal itu jangan sampai ada patok yang terpasang,” tegas dia.
Sementara, Asisten II Sekretaris Daerah Kulonprogo, Triyono, menjelaskan saat ini masih dilakukan koordinasi internal terkait aksi pencabutan paksa patok lahan bandara. PT Angkasa Pura I, tuturnya, akan mengadakan evaluasi ulang pemasangan patok.
Tujuannya, mencari titik-titik lokasi bandara yang dapat dipilih untuk mengurangi risiko dan gejolak sosial di masyarakat.
“Koordinatnya tetap tetapi kemarin juga ada alat yang berbeda dengan BPN dan Bappeda, sehingga ada koordinat yang berada di sungai, dan hal-hal seperti ini yang kami matangkan terlebih dulu,” tandasnya.