SOLOPOS.COM - ilustrasi (JIBI/dok)
Solopos.com, SUKOHARJO-Pedagang Pasar Ir. Soekarno Sukoharjo berencana mengadukan Pemkab Sukoharjo kepada Komisi Nasional (Komnas) Hak Asasi Manusia (HAM) menyusul berlarut-larutnya proyek pasar.
Pedagang menilai, selama ini Pemkab tidak pro kepada mereka. Bahkan pedagang mengaku seringkali sakit hati kepada Pemkab lantaran tidak kunjung menyelesaikan bangunan Pasar Ir. Soekarno. Banyak janji dan pernyataan pejabat Pemkab yang tidak sesuai kenyataan.
Contoh terbaru mundurnya proses audit Pasar Ir. Soekarno oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Jawa Tengah (Jateng) akhir tahun lalu. Padahal sebelumnya Pemkab menyatakan proses audit tersebut akan berakhir pada Desember 2013.
Namun hingga Januari 2014 ini tim BPK belum merampungkan proses audit. Padahal hasil audit BPK tersebut merupakan syarat wajib untuk penyelesaian Pasar Ir. Soekarno pada 2014. Hasil audit BPK akan jadi pegangan Pemkab untuk melanjutkan proyek pasar.
Anggaran Rp15,2 miliar telah dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2014 Sukoharjo untuk merampungkan proyek pasar tersebut. Anggaran sebesar itu bisa digunakan bila sudah ada hasil audit dari BPK dan selesainya perselisihan Pemkab dengan kontraktor.
Ketua Himpunan Pedagang Pasar Kota Sukoharjo, Fajar Purwanto mengaku sedang menunggu waktu yang tepat untuk mengadukan masalah Pasar Ir. Soekarno kepada Komnas HAM. Perwakilan pedagang akan mendatangi langsung komisioner Komnas HAM di Jakarta.
“Kami masih mencari momentum untuk mengadu kepada Komnas HAM. Nanti kami akan datangi langsung Komnas HAM di Jakarta. Sekalian untuk melaporkan masalah kami kepada Menteri Perdagangan [Mendag] dan Menteri Dalam Negeri [Mendagri],” paparnya, Sabtu (4/1/2014).
Wanto panggilan akrabnya, juga akan menanyakan ihwal Pasar Ir. Soekarno kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Pasalnya, sebelumnya pedagang sudah mengadukan ihwal proyek pasar kepada KPK. “Nanti sekalian akan kami tanyakan KPK,” imbuhnya.
Terpisah, pengendali teknis audit BPK atas belanja daerah Kabupaten Sukoharjo, Chairil Anwar Lubis menyatakan proses audit lanjutan terhadap Pasar Ir. Soekarno mulai bulan ini melibatkan tim teknis dari Universitas Gajah Mada (UGM) Jogja. Pemeriksaan lanjutan ini bersifat pendalaman teknis atas pemeriksaan pada November-Desember 2013.
Dia mengatakan pemeriksaan Pasar Ir. Soekarno dilakukan secara mendalam supaya tidak muncul masalah di kemudian hari. Untuk pemeriksaan aspek keuangan saat ini sudah hampir rampung. Namun, dia menerangkan, untuk pelaporannya harus menunggu aspek teknis. “Antara pemeriksaan keuangan dengan teknis bersifat paralel,” katanya.
Ditanya wartawan ihwal temuan BPK atas audit Pasar Ir. Soekarno, Anwar Lubis menolak memberikan keterangan. Namun dia menegaskan bahwa pemeriksaan atau audit Pasar Ir. Soekarno tidak bisa dipastikan rampung pada akhir Februari. “Belum tentu akhir Februari. Laporan final-nya sekitar pertengahan atau akhir Maret,” terang dia.