SOLOPOS.COM - ilustrasi (JIBI/dok)
Solopos.com, SOLO—DPRD meminta Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika (Dishubkominfo) dan PT Bengawan Solo Trans (BST) tetap membuka koridor II dengan mengandalkan 10 bus Batik Solo Trans (BST) bantuan APBD 2013. Pembukaan koridor II itu sangat dinanti-nanti masyarakat yang pengin menikmati fasilitas BST.
Penegasan itu disampaikan Wakil Ketua DPRD Solo, Supriyanto, saat ditemui wartawan di gedung Dewan, Jumat (27/12/2013). Menurut politikus Partai Demokrat Solo itu, konsep pembukaan koridor sudah dipaparkan Dishubkominfo di Komisi III beberapa waktu lalu. Dia menyebut koridor yang akan dibuka tidak hanya koridor II, tetapi pemkot sudah membuat konsep jalur BST sampai koridor IV.
“Dishubkominfo tidak perlu menunggu pengadaan enam bus dari PT BST rampung.
Dishubkominfo cukup dengan mengoperasionalkan 10 bus yang menelan anggaran Rp6 miliar itu. PT BST harus fokus mengelola bus milik pemkot. Jangan mencampuradukan pengelolaan dengan bus lain. Hasil yang ingin dicapai pemkot dengan subsidi berupa bus itu bukan untuk kepentingan profit dari konsorsium, tetapi bagaimana mengurai kemacetan di Solo,” tandas Supriyanto.
Menurut dia, PT BST sebagai pengelola harus kreatif dan inovatif dengan membuat terobosan baru untuk meningkatkan animo masyarakat Solo naik BST. Supriyanto menyarankan PT BST bisa meniru konsep yang digunakan Bandung dalam pengelolaan transportasi massal, yakni dengan memberi kebijakan tarif gratis pada hari-hari tertentu. “Misalnya, untuk Jumat dan Selasa gratis untuk pelajar atau pegawai. Hal itu bisa dilakukan dan tidak akan mengurangi pendapatan PT BST,” tuturnya.
Ketua Fraksi Partai Amanat Nasional (FPAN) DPRD Solo, Umar Hasyim, sependapat dengan pernyataan Wakil Ketua Dewan. Dia meminta Dishubkominfo menjalankan armada yang ada agar masyarakat tidak menanti-nanti jalur koridor II. Menurut dia, pembukaan koridor II akan sangat membantu melancarkan arus lalu lintas.
“Kebutuhan bus di setiap koridor itu tidak harus dibatasi, tetapi disesuaikan dengan kebutuhan koridor secara proporsional. Koridor II tetap bisa dilaksanakan dengan 10 bus dulu, enam bus lainnya kan bisa menyusul. Idealnya setiap koridor itu ditempatkan bus sesuai dengan kepadatan penumpangnya. Jadi, setiap koridor tidak dipukul rata dipasang sekian bus,” tandasnya.
Dia menilai pengelolaan BST, terutama di koridor I dengan 25 bus itu belum maksimal. Penilaian Umar itu didasarkan pada Indikator masih minimnya animo masyarakat menggunakan fasilitas BST. Umar meminta PT BST harus berbenah dan melakukan evaluasi untuk mengetahui penyebab rendahnya animo masyarakat naik BST.
“Apakah karena kurangnya kenyamanan dalam fasilitas bus, apa kurang tepatnya waktu kedatangan bus di halte, atau faktor lainnya. Membuat transportasi umum yang ideal itu butuh waktu lama. Setidaknya ada upaya untuk memulai dari pemkot. Untuk menentukan kebutuhan armada BST itu harus ada kajian-kajian tingkat kepadatan tiap koridor. Jadi, APBD tidak serta merta mengalokasikan anggaran pengadaan BST setiap tahunnya,” paparnya.