Soloraya
Jumat, 27 Desember 2013 - 21:30 WIB

Sidak PNS di Wonogiri Selalu Bocor

Redaksi Solopos.com  /  Adib Muttaqin Asfar  | SOLOPOS.com

SOLOPOS.COM - Ilustrasi (JIBI/Dok)

Solopos.com, WONOGIRI — Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Wonogiri mengaku informasi inspeksi mendadak (sidak) yang telah dijadwalkannya selalu bocor ke pegawai negeri sipil (PNS). Karena itu, sulit mendapatkan PNS yang tidak disiplin dalam bekerja, termasuk di hari seusai cuti bersama.

Kepala Bidang (Kabid) Administrasi dan Pembinaan Pegawai BKD, Hartiningsih, di ruang kerjanya, Jumat (27/12/2013), menjelaskan tidak akan menjadwalkan sidak ke kantor-kantor Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Wonogiri. Sidak bakal dilakukan secara dadakan tanpa terjadwal.cu

Advertisement

“Misalnya untuk hari kerja kejepit seperti saat ini, sebelumnya sudah banyak pegawai-pegawai yang menelpon kami menanyakan jadwal sidak. Untuk itu sidak di hari terjepit ini sengaja tidak kami lakukan,” kesalnya.

Ia melanjutkan, pihaknya telah memiliki trik lain agar sidak tidak dikelabui pegawai. Di samping itu, ia mengatakan membutuhkan informasi dari masyarakat bila sekiranya mengetahui ada pegawai yang indisipliner. Tentu informasi tersebut harus berdasarkan informasi hitam di atas putih agar pihaknya memiliki bukti tertulis yang dapat dijadikan sebagai landasan laporan sidak.

“Informasi harus hitam diatas putih, tidak hanya kabar burung saja, selanjutnya kami akan menindaklanjuti laporan tersebut,” imbuhnya.

Advertisement

Terkait hal pelanggaran pegawai di 2013, ia mengatakan SKPD di Dinas Pendidikan Wonogiri memiliki angka pelanggaran tertinggi di antara SKPD lain. Dari data yang dimilikinya, ada 12 pelanggaran pegawai, terutama dilakukan guru.

“Dari 12 pegawai tersebut, kasus terbanyak ada di guru yang berjudi, lainnya ada pelanggaran yang merendahkan martabat, seperti ada yang mengintip dan merekam menggunakan hp orang yang mandi,” ungkapnya.

Menanggapi hal tersebut, Kepala Dinas Pendidikan Wonogiri, Siswanto menyebutkan jumlah pegawai di tingkat pendidikan jumlahnya sangat besar dibanding dengan SKPD lain. Jika data di BKD menyatakan pelanggaran tertinggi di dinas pendidikan, hal itu dapat diperbandingkan 1.000 : 100.

Advertisement

“Ini menjadi evaluasi bagi kami, satu dua pegawai di antara banyaknya jumlah pegawai di ranah pendidikan yang melakukan pelanggaran telah mewarnai pegawai-pegawai lain yang disiplin,” jelasnya.

Ia melanjutkan, di 2014 mendatang, pihaknya telah memiliki program untuk mengetatkan kedisiplinan pegawai, terutama guru, agar figur guru mampu mencerminkan kepribadiannya sebagai seorang pendidik penerus bangsa.

Advertisement
Advertisement
Berita Terkait
Advertisement

Hanya Untuk Anda

Inspiratif & Informatif