REKAMAN BUPATI SENO
Panwaslu Boyolali Tak Temukan Politisasi PNS

Bupati Boyolali, Seno SamodroBupati Boyolali Seno Samodro (JIBI/Solopos/Dok.)

Solopos.com, BOYOLALI – Rekaman Bupati Boyolali, Seno Samodro hingga kini masih menjadi polemik. Terbaru, Panwaslu Boyolali menyebut tak menemukan politisasi PNS dalam pidato Seno tersebut.

Panitia Pengawas Pemilihan Umum (Panwaslu) Boyolali mementahkan dugaan politisasi pegawai negeri sipil (PNS) yang dilakukan Bupati Boyolali, Seno Samodro, dalam pidatonya di hadapan peserta Harlah Kopri, 4 Desember lalu.

Pidato yang beredar dalam bentuk rekaman itu, menurut Ketua Panwaslu Boyolali, Taryono, telah dipelajari dan diplenokan bersama tim Panwas dan Tim Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu), pekan lalu.

“Setelah kami pelajari, tidak ada unsur politisasi. Karena tidak ada kata-kata Bupati yang mendorong PNS atau memerintahkan PNS untuk mencoblos salah satu partai dalam Pemilu 2014 mendatang,” kata Taryono, kepada Solopos.com, Minggu (22/12/2013).

Seperti diketahui sebelumnya, Bupati Boyolali diduga telah melakukan politisasi PNS dengan menawarkan berbagai program yang dananya akan diambilkan dari efisiensi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2014.

Selain itu, dalam pidato yanag beredar dalam bentuk rekaman, Bupati akan menyeragamkan tarif lelang tanah kas desa. Dan rencananya akan di buat peraturan daerah (perda).

“Jadi setiap pengelolaan kas desa itu nanti, camat entuk 1% sebagai panitia, kepala desa 5%, bupati sekda komplit 2,5%. Nek camat 1 %, per tahun isa entuk Rp200 juta. Ning nek 5 persene kepala desa kiro kiro entuk piro? ping limo? gundulmu kui! ya paling nyandake Rp80 juta hingga 100 juta per tahun,” papar bupati dalam rekaman itu.

Editor: | dalam: Boyolali |
Menarik Juga »