SOLOPOS.COM - Ilustrasi bandara (Dok/JIBI)
Harianjogja.com, KULONPROGO-Pemerintah Kabupaten Kulonprogo berencana memanggil semua dukuh yang berasal dari enam desa di wilayah kecamatan Temon, Kulonprogo Senin (23/12/2013). Pertemuan yang dimaksudkan untuk berkoordinasi mengenai pembangunan bandara di Kulonprogo ini akan dilakukan di lima balaidesa, yakni Balaidesa Glagah, Palihan, Sindutan, Jangkaran, dan Kebonrejo. Sementara, para dukuh dari desa Temon Kulon menjadi satu tempat dengan Kebonrejo, mengingat jumlah warga yang terdampak tidak banyak.
Asekda Bagian Pembangunan SDA Kulonprogo, Triyono, menuturkan, tujuan pertemuan dengan para dukuh yang diadakan pekan depan, antara lain, untuk menyamakan persepsi mengenai rencana pembangunan bandara dan menampung saran dari para dukuh, sebagai wakil dari warga yang terdampak.
Ia menyebutkan, pemanggilan ini tidak hanya dilakukan pada dukuh yang terdampak pembangunan bandara, melainkan seluruh dukuh yang berada di enam desa. Tujuannya, agar setiap lapisan masyarakat dapat mensosialisasikan rencana pembangunan ini. “Pemkab akan mengirimkan tiga atau empat orang dari SKPD untuk membantu koordinasi dengan para dukuh,” ujarnya seusai pertemuan dengan kepala desa Glagah, Palihan, Sindutan, Jangkaran, dan Kebonrejo di Kecamatan Temon, Selasa (17/12/2013).
Selain para dukuh, Triyono, akan mengundang BPD, perangkat desa, serta tokoh masyarakat. Menurut dia, ini adalah tahap awal dari rencana pembangunan bandara setelah izin penetapan lokasi disahkan oleh Kementerian Dalam Negeri beberapa waktu lalu.
Diharapkan, pertemuan tersebut dapat menghasilkan strategi lapangan, misal, mengimplementasikan usulan dukuh dalam mensosialisasikan pembangunan bandara kepada warga.
Camat Temon, Djaka Prasetya, menjelaskan, kecamatan berperan sebagai fasilitator karena pertemuan ini langsung antara pemkab dengan desa. “Kami selalu berkoordinasi dengan desa, jika ada hal yang tidak sesuai bisa dimusyawarahkan,” tukasnya.
Ia menambahkan, Kepala Desa Temon Kulon berhalangan datang dalam pertemuan ini, namun hal itu tidak menjadi masalah karena hanya satu KK yang terdampak pembangunan bandara di wilayah tersebut.