SOLOPOS.COM - Seno Samodro (JIBI/Solopos/Dok)
Solopos.com, BOYOLALI — Rekaman pidato Bupati Boyolali, Seno Samodro saat Harlah Kopri 4 Desember lalu belum juga disikapi baik DPRD, partai politik maupun Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Boyolali. Semua pihak hanya saling menunggu. Bahkan, penggagas hak angket pesimistis bisa mendapatkan dukungan.
Wakil Ketua DPRD Boyolali, Turisti Hindriya, menegaskan pada prinsipnya pihaknya siap tanda tangan kali pertama untuk mencari dukungan penggunaan hak angket.
“Tapi kalau tidak ada dukungan, ya ndak apa-apa, nanti mau saya simpan di almari arsip. Saya juga tidak yakin dapat dukungan. Mungkin benar bahwa masyarakat lebih percaya pada institusi lain,” kata Turisti, kepada Solopos.com, Selasa (17/12/2013).
Sementara itu, anggota DPRD Boyolali, Tri Suryanto, menunggu sikap 44 anggota DPRD lainnya terkait isi pidato bupati saat Harlah Korpri yang beredar dalam bentuk rekaman. “Kalau mau pakai hak angket, ayo bareng-bareng buktikan dan tunjukkan kebenarannya kepada masyarakat Boyolali. Justru kami ini juga menunggu sikap pimpinan dewan seperti apa.”
Pihaknya hanya menyayangkan sikap anggota dewan yang lain yang hanya bisa bersuara dan berwacana tapi tidak ada tindakan nyata. Padahal, menurut dia, dari rekaman bupati saja akan mudah membuktikan dan menganalisis apakah ada unsur pelecehan terhadap institusi maupun pelanggaran pemilu kaitannya dengan politisasi PNS oleh bupati.