SOLOPOS.COM - Komisioner KPU Solo, Suryo Baruno, membuka salah satu sampel kotak suara yang terbuat dari kertas karton di gudang logistik KPU Solo, Senin (16/12). (JIBI/Solopos/Tri Rahayu)
Solopos.com, SOLO—Komisi Pemilihan Umum (KPU) Solo mulai kebanjiran logistik pemilu 2014. Ribuan logistik, seperti kotak suara, bilik suara dan perlengkapan alat tulis kantor (ATK) sudah diterima KPU pada pekan lalu. Kotak dan bilik suara pada pemilu mendatang agak berbeda karena ada kotak dan bilik suara yang terbuat dari kertas karton.
Berdasarkan catatan administrasi KPU, jumlah kotak suara yang dibutuhkan sebanyak 5.540 unit. Sebanyak 201 unit di antara bukanlah kotak suara alumunium, melainkan kotak suara dari kertas karton. Demikian pula, kebutuhan bilik suara sebanyak 5.484 unit, sebanyak 1.753 unit di antaranya merupakan bilik suara yang terbuat dari kerta karton. Selain itu, logistik berupa gembok, spidol, paku coblos, bantalan paku coblos juga diterima KPU.
Komisioner Divisi Logistik KPU Solo, Suryo Baruno, saat ditemui Espos, Senin (16/12), mengungkapkan jumlah inventaris kotak dan bilik suara bantuan dari Jepang pada 2004 lalu masih ada yang baik. Jumlah kotak suara yang baik, kata dia, mencapai 5.283 unit, sedangkan jumlah bilik suara yang masih bisa digunakan sebanyak 3.731 unit.
“Sebenarnya dengan kotak suara dan bilik suara itu sudah mencukupi untuk kebutuhan di 1.371 TPS [tempat pemungutan suara]. Namun, dari pusat menghendaki adanya kesamaan data logistik, sehingga kami mengajukan kekurangan kotak dan bilik suara sesuai dengan data di KPU pusat. Akhirnya, kami menerima kotak dan bilik suara dari kardus itu,” ujar Suryo.
Kotak suara dan bilik suara karton masih tertumpuk dengan kemasan plastik. Suryo tak berani membuka kemasan plastik itu. Dia hanya menunjukkan contoh kota suara karton berwarna putih dengan tulisan KPU warna hitam. “Kotak ini membutuhkan perawatan lebih karena akan digunakan sampai pemilihan presiden (pilpres) mendatang. Dalam distribusi logistik tahun depan pun harus hati-hati, jangan sampai kehujanan. Kotak dan bilik suara ini sebenarnya hanya untuk satu kali pakai,” imbuhnya.
Terpisah, Ketua KPU Solo, Agus Sulistyo, menambahkan kotak dan bilik suara sudah terpenuhi. Pengajuan kekurangan kotak dan bilik suara itu, menurut dia, hanya untuk menyesuaikan sistem inventaris manajemen barang milik negara (Simak BMN).
“Kotak dan bilik suara di KPU banyak yang rusak dan mungkin hilang. Kami kesulitan mendapatkan data akurat tentang jumlah kotak dan bilik suara bantuan Jepang itu. Pada pemilu 2009, kami juga tidak mendapatkan data dan baru tahun ini dilakukan pendataan secara nasional dengan Simak BMN itu,” akunya.
Dia menerangkan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) selalu memberikan predikat wajar dengan pengecualian (WDP) dalam hasil audit keuangan di KPU. Dia menegaskan persoalan predikat WDP itu disebabkan adanya data logistik kotak dan bilik suara yang tak sinkron antara pusat dan daerah.