SOLOPOS.COM - Bupati Boyolali, Seno Samodro (JIBI/Solopos/Dok.)
Solopos.com, BOYOLALI — Rekaman pidato Bupati Boyolali, Seno Samodro, di depan para camat, kades dan PNS, yang mengajak “bancakan” uang negara melalui “efisiensi” APBD 2014 senilai Rp4,5 miliar, ditanggapi secara beragam.
Dari rekaman pidato bupati, Wakil Ketua DPRD Boyolali, Fuadi, berkesimpulan bahwa Bupati tengah melakukan upaya tebar pesona di hadapan PNS dengan menawarkan program-program kesejahteraan asal seluruh PNS hingga kepala desa itu mengikuti semua kebijakan Bupati. Tetapi, Fuadi yang juga Ketua DPD II Golkar Boyolali, bilang bahwa PNS Boyolali saat ini sudah cerdas dan pandai.
Sikap PNS yang diam lebih menunjukkan pada sikap ketakutan terhadap sosok Bupati. Fuadi hanya mengingatkan PNS juga harus berhati-hati agar ke depan tidak ikut terjebak dalam permasalahan hukum. “Yang kedua, rencana pengalihan anggaran untuk Korpri dan kemudian untuk kredit motor, mobil dan rumah, sangat tidak dibenarkan, apalagi tanpa persetujuan dewan,” tegas Fuadi.
Hal senada disampaikan Wakil Ketua DPRD dari Fraksi PAN, Turisti Hindriya. “Menyiapkan efisiensi sampai Rp4,5 miliar dari anggaran yang sudah diperdakan menunjukkan bupati tidak amanat dengan perda yang dibuat.” Menurut dia, efisiensi itu bagian dari Silpa yang sumbernya hanya dari dua hal. Yaitu, pendapatan yang lebih dan dari efisiensi belanja pengadaan barang dan jasa.
Menurut dia, APBD yang sudah disepakati idealnya dibelanjakan secara optimal. “Bukan malah sengaja membuat efisiensi. Kalau dari kata-kata Bupati, dia sengaja tidak akan melaksanakan program yang telah diamanatkan dan membuat APBD tidak terserap. Jelas ini akan menjadi warning.”
Kemudian, lanjut Turisti, Bupati memanfaatkan potensi efisiensi itu untuk mempolitisasi PNS. “Politisasi secara terstruktur, sistemik dan masif.”
Dalam rekaman tersebut, Turisti menilai bupati telah melakukan penyalahgunaan wewenang dan ingin memenangkan perlombaan politik secara tidak fair. “Bahasa kasarnya pukil.” Dengan pola yang demikian, Turisti berharap Gubernur Jawa Tengah (Jateng) turun tangan dan memberikan pembinaan terhadap Bupati Boyolali.
Ketua DPC PPP Boyolali, Amien Wahyudi, mewanti-wanti Bupati untuk lebih berhati-hati mengambil kebijakan. “Kalau soal efisiensi, saya melihat Bupati memang mengondisikan ada efisiensi itu. Sebenarnya efisiensi itu bagus, kami legislatif juga mengupayakan adanya efisiensi tapi caranya yang tidak harus dikondisikan.”