SOLOPOS.COM - Ilustrasi Rancangan APBD (JIBI/Solopos/Dok.)
Solopos.com, SUKOHARJO — Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Sukoharjo 2014 disepakati bersama eksekutif dan legislatif dengan nilai anggaran sebesar Rp1,466 triliun. Anggaran sebesar itu dialokasikan untuk belanja langsung sebesar Rp514,199 miliar dan belanja tidak langsung Rp952,736 miliar.
Sedangkan untuk defisit anggaran sebesar Rp81 miliar ditutup menggunakan pembiayaan daerah, termasuk sisa lebih perhitungan anggaran (silpa) 2013. Sedangkan untuk pendapatan asli daerah (PAD) disepakati naik sebesar 10 persen dari 2013 menjadi sebesar Rp179,166 miliar. Poin-poin dalam draf RAPBD 2014 tersebut telah ditandatangani bersama unsur pimpinan DPRD dengan Bupati Sukoharjo, Wardoyo Wijaya, dalam rapat paripurna DPRD, Selasa (10/12/2013) siang.
Poin penting lain hasil pembahasan draf RAPBD 2014 yakni meminta satuan kerja perangkat daerah (SKPD) segera memulai proses beberapa proyek besar. Tujuannya supaya pengerjaan proyek bisa rampung sesuai jadwal. Hal itu didasari masih adanya sejumlah proyek fisik bermasalah pada 2013, termasuk Gedung Pusat Promosi Potensi Daerah (GPPPD).
Bupati Sukoharjo, Wardoyo Wijaya dalam mengatakan, draf RAPBD 2014 segera disampaikan kepada Gubernur Jawa Tengah (Jateng), Ganjar Pranowo, untuk dievaluasi. Hasil koreksi gubernur akan dibahas bersama eksekutif dan legislatif. “Paling lambat tiga hari kerja setelah disepakati, draf RAPBD harus diajukan kepada gubernur,” katanya.
Sedangkan Wakil Ketua DPRD Sukoharjo, Nurdin, mengibaratkan RAPBD Sukoharjo seperti sarung cekak (pendek). Maksudnya, ketersediaan anggaran masih jauh dari kebutuhan riil di lapangan sehingga pendekatan yang dilakukan adalah skala prioritas. “Memang belum memuaskan semua pihak, tapi saya rasa sudah cukup bagus,” katanya.
Dia menjelaskan dalam draf RAPBD 2014, pos belanja pegawai dialokasikan sebesar 57,8 persen dari anggaran daerah. Nilai tersebut naik dibandingkan belanja pegawai tahun 2013 yang hanya sebesar 55 persen anggaran daerah. Kenaikan belanja pegawai didasarkan asumsi kenaikan gaji pegawai tahun depan. “Sifatnya antisipasi,” imbuh dia.
Nurdin melanjutkan, postur RAPBD 2014 Sukoharjo telah sesuai amanat undang-undang dengan mengalokasikan anggaran 20 persen di bidang pendidikan dan 10 persen di bidang kesehatan. Prioritas lain dalam RAPBD 2014 adalah bidang infrastruktur daerah. Seperti alokasi anggaran Rp15,2 miliar untuk melanjutkan proyek Pasar Ir. Soekarno. Nominal tersebut merupakan angka perkiraan kebutuhan anggaran proyek pasar. Sebab kepastian kebutuhan anggaran baru bisa didapat setelah keluar audit dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
“Sudah ada keberpihakan anggaran untuk masyarakat seperti pengalokasian anggaran pasar dan pembangunan pedesaan,” terang dia.