SOLOPOS.COM - M. Nuh (Rahmatullah/JIBI/Bisnis)
Solopos.com, SURABAYA — Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Mohammad Nuh segera menerbitkan surat edaran untuk memerintahkan pemerintah daerah menggelar Ujian Nasional (UN) tingkat sekolah dasar (SD) secara patungan. “Sesuai PP 32/2012, penyelenggaraan UN SD itu diserahkan ke pemprov, meski kita juga membantu anggaran, tapi jumlahnya juga tidak banyak,” katanya di Surabaya, Minggu (8 /12/2013).
Di sela-sela workshop nasional sekolah menengah kejuruan (SMK) berbasis pesantren di Surabaya yang merupakan kerja sama Kemendikbud, PP Gerakan Pemuda Ansor, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan IFIS, Minggu kemarin, ia mengaku anggaran dana dari pemerintah pusat untuk pelaksanaan UN bakal ditarik. “Anggaran pusat mungkin hanya Rp7 miliar, karena itu kalau ditarik tidak akan terlalu berpengaruh, apalagi anggaran pendidikan di tingkat provinsi seperti Jatim bisa ratusan miliar,” katanya.
Oleh karena itu, lanjut dia, pihaknya akan memerintahkan kerja sama antara Dinas Pendidikan Pemprov Jatim dengan pemerintah kabupaten/kota se-Jatim untuk mendanai UN SD secara patungan. “Saya kira, hal itu tidak akan menjadi masalah, karena pemerintah daerah kan mempunyai anggaran pendidikan sebesar 20% dari APBD, baik provinsi maupun kota/kabupaten,” katanya.
Mulai tahun ajaran 2014, Kemendikbud hanya akan membantu dalam soal kendali, yakni 25% soal UN dari pusat agar standar mutu sekolah terjaga. “Misalnya, soal di sebuah sekolah ada 40 soal, maka 10 soal di antaranya dari pusat. Dari 10 soal itulah kami akan bisa melihat mutu sekolah tertentu dan bagaimana menjaga mutu itu,” katanya.
Selain itu, 30 soal dari sekolah itu tetap akan dikendalikan melalui kisi-kisi dari BNSP, sehingga pihak sekolah juga tidak akan sembarangan membuat soal, karena panduannya sudah diberikan. “Hal itu juga bertujuan untuk menjaga mutu setiap sekolah, sekaligus melihat perbandingan mutu pada masing-masing sekolah, sehingga pemerintah bisa melakukan evaluasi untuk perbaikan,” katanya.
Dalam workshop nasional SMK berbasis pesantren, Ketua Dewan Komisioner OJK Muliaman D Hadad menjelaskan SMK berbasis pesantren itu merupakan lembaga strategis untuk membuka akses layanan jasa keuangan. Alasannya, jumlah SMK se-Indonesia yang mencapai 810 sekolah dengan 11.704 siswa, sehingga dampaknya akan besar, baik kepada siswa maupun kepada masyarakat sekitar.
“Kalau akses terhadap layanan jasa keuangan itu terbuka, maka kesejahteraan masyarakat juga meningkat,” katanya dalam workshop dua hari hingga Senin (9/12/2013) yang juga dihadiri Ketua Dewan Syariah Nasional KH Maruf Amin itu.
Sementara itu, Ketua Umum PP GP Ansor H Nusron Wahid mengatakan pihaknya sudah dua tahun menggelar workshop SMK berbasis pesantren, namun topik workshop diusahakan berbeda dalam setiap tahun. “Tahun ini bertopik ekonomi, keuangan, dan perbankan, sedangkan tahun berikutnya mungkin tentang teknologi informasi dan multimedia. Kalau tata boga dan tata busana, kayaknya Muslimat NU lebih pas,” katanya.