SOLOPOS.COM - Ilustrasi Guru Mengajar (Dok/JIBI/Solopos)
Harianjogja.com, SLEMAN-Asosiasi Pendidikan Ekonomi (APE) Lembaga Pendidikan Tinggi Kependidikan (LPTK) berencana menyamakan kurikulum program studi pendidikan ekonomi LPTK se-Indonesia. Hal ini dilakukan sebagai menghadapi ASEAN Free Trade Acociation (AFTA).
Wakil Dekan I FE UNY Murdiyanto menuturkan, prodi pendidikan ekonomi berperan untuk menyiapkan sumber daya manusia Indonesia jelang AFTA. Sebab, penerapan pasar bebas itu tidak hanya berdampak pada persaingan produk, jasa dan keahlian, tetapi juga persaingan pendidik dan guru antar sesama negara ASEAN.
“Untuk menyiapkan sumberdaya pendidik yang baik, maka kurikulum perguruan tinggi harus disesuikan lagi,” ujarnya di Fakultas Ilmu Ekonomi UNY, Sabtu (7/12/2013).
Penyusunan kurikulum pendidikan ekonomi tersebut, katanya, harus melihat apa dan bagaiamana sebenarnya kebutuhan negara-negara ASEAN. Hal itu dilakukan agar desain kurikulum di Indonesia disesuaikan dengan kebutuhan pasar tenaga kerja pendidik.
Penyusunan kurikulum pendidikan ekonomi tersebut, katanya, harus melihat apa dan bagaiamana sebenarnya kebutuhan negara-negara ASEAN. Hal itu dilakukan agar desain kurikulum di Indonesia disesuaikan dengan kebutuhan pasar tenaga kerja pendidik.
“Setidaknya untuk kebutuhan dasar, kurikulum kita nantinya harus membuat para lulusan melek teknologi informasi, mampu berbahasa Inggris dan memiliki kemampuan wirausaha,” ujarnya.
Ditambahkan Murdiyanto, melalui kurikulum baru pendidikan ekonomi, APE LPTK juga memiliki keinginan mengubah main set masyarakat Indonesia dari konsumtif ke produktif. Dengan pengetahuan mengenai hal tersebut, diharapkan para lulusan pendidikan ekonomi mampu menyebarluaskan nilai pengubah main set tersebut.
Sementara, Presiden APE LPTK Martono mengatakan, perubahan dan penyesuaian kurikulum di pendidikan tinggi perlu dilakukan. Penyesuaian kurikulum PT tersebut merupakan dampak dari implementasi kurikulum 2013 di sekolah. Penyesuaian juga bertujuan untuk menghadapi persaingan PT sebagai dampak penerapan AFTA.
“Ini dilakukan untuk mengawal kualitas pendidikan dan mutu lulusannya. Maka, kurikulum pendidikan ekonomi perlu disesuaikan agar mutu pendidikan dan lulusannya bisa terjaga,” ujar Dekan Fakultas Ilmu Ekonomi Universitas Semarang itu.
Martono menuturkan, APE LPTK sebagai pencetak tenaga pendidikan/guru ekonomi, pihaknya juga berkewajiban mengawal kurikulum 2013. Pihaknya berharap, APE LPTK menjadi salah satu sumber pengetahuan bagi sekolah dalam implementasi kurikulum 2013.
“Karenanya itu, kami menyiapkan bagaimana dan apa saja yang perlu ada dalam kurikulum pendidikan ekonomi yang baru nanti. Yang jelas, kurikulum baru ini nantinya mengacu pada Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI),” ujarnya.
Selain menyamakan kurikulum LPTK se-Indonesia, lanjutnya, APE LPTK juga merumuskan beberapa wacana seperti pertukaran dosen sesama anggota APE LPTK, sharing kebijakan, join research hingga pembuatan jurnal publikasi bersama.
“Kami juga berencana melakukan kebijakan pengakuan standar nilai mata kuliah. Misalnya, mahasiswa UNY asal Sulawesi Utara bisa berkuliah di LPTK yang ada di sana, namun nilai yang didapat diakui oleh Fakultas Ekonomi UNY,” jelasnya.
Dengan adanya standar nilai dan pengakuan tersebut, Martono mengharapkan jarak tidak lagi menjadi penghalang bagi mahasiswa. Rencananya, hal tersebut baru akan diterapkan pada mahasiswa semester akhir dan semester pendek. “Saat ini ada 17 anggota APE LPTK, 12 di antaranya universitas pendidikan yang dulunya berstatus IKIP,” tutup dia.